Recent Post

Tuesday, 3 May 2016
Ahok Minta PNS Siluman Kembalikan Gaji

Ahok Minta PNS Siluman Kembalikan Gaji

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara terkait temuan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang mengemukakan terdapat 1.250 PNS siluman di Pemprov DKI. Menurutnya, PNS siluman diketahui setelah diberlakukannya sistem pendataan secara online di Jakarta.
WOW! PNS Fiktif Jumlahnya Mencapai 50 Ribu Lebih, 1,7 T. Uang APBN Melayang

WOW! PNS Fiktif Jumlahnya Mencapai 50 Ribu Lebih, 1,7 T. Uang APBN Melayang

Kasus PNS fiktif atau misterius terus berhembus di masyarakat. Kemarin (3/5) Badan Kepegawaian Negara (BKN mengumumkan sudah mulai menjalankan investigasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kejelasan PNS misterius itu.

Jumlah PNS misterius yang ada namanya tetapi tidak melapor itu jumlahnya cukup banyak. Yakni mencapai 57.724 orang. Dengan asumsi gaji pokok minimal Rp 2,5 juta/bulan untuk PNS fiktif itu tetap mengucur, duit APBN bocor Rp 1,7 triliun per tahun.
Miris, Satu Kelas Hanya Memiliki 1 Siswa

Miris, Satu Kelas Hanya Memiliki 1 Siswa

Kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lamida Atas, Balangan benar-benar memprihatinkan. Berdasarkan pantauan Radar Banjarmasin di lapangan, jumlah murid di sekolah itu memang tergolong sedikit.

Sekolah yang pernah mempunyai murid hingga ratusan tersebut kini hanya memiliki 27 siswa-siswi. Bahkan ada satu kelas yang hanya diisi satu siswa. Yaitu kelas III.
Wednesday, 27 April 2016
Ini Dia Perbedaan Antara KIP dan KIS Yang Perlu di Ketahui

Ini Dia Perbedaan Antara KIP dan KIS Yang Perlu di Ketahui

Masyarakat hingga kini masih bingung tentang perbedaan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera. Sebab, ketiga kartu itu memang sangat mirip.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud Hamid Muhammad, KIP adalah pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan unggulan emerintahan Presiden Jokowi.
Kemdikbud Percepat Distribusi dan Pencairan Dana KIP

Kemdikbud Percepat Distribusi dan Pencairan Dana KIP

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus melakukan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menyasar 17,9  juta anak di seluruh Indonesia.

”Kemdikbud berupaya mempercepat distribusi kartu KIP dan mempermudah proses pencairan dana KIP agar lebih cepat sampai ke tangan siswa,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud Hamid Muhammad di Jakarta, Rabu (27/4).
Seluruh PNS Wajib Berpakaian Adat

Seluruh PNS Wajib Berpakaian Adat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan pedoman peringatan Hari Pendidikan Nasional 2016.

Dalam pedoman yang diteken Mendikbud Anies Baswedan disebutkan, seluruh PNS baik pusat maupun daerah wajib melaksanakan upacara Hardiknas pada Senin (2/5).
Saturday, 26 March 2016
Friday, 25 March 2016
Usia Pensiun Ditambah, Jumlah PNS Makin Membengkak

Usia Pensiun Ditambah, Jumlah PNS Makin Membengkak

Kebijakan perpanjangan masa batas usia pensiun (BUP) yang diterapkan sejak awal 2014 berdampak besar kepada jumlah PNS.

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, jumlah PNS pada 30 Juni 2015 ber‎jumlah 4.526.710. Padahal, pada 2013 pertumbuhan jumlah PNS mengalami penurunan.
Pelamar CPNS di Atas 35 Tahun Tidak Untuk Jabatan-jabatan Berikut

Pelamar CPNS di Atas 35 Tahun Tidak Untuk Jabatan-jabatan Berikut

 Meski dalam RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan ruang bagi pelamar berusia di atas 35 tahun mendaftar CPNS, namun ada jabatan-jabatan tertentu yang tidak bisa dilamar.

Menurut Kabid Penyiapan Perumusan Kebijakan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Supardiyana, yang tidak bisa dilamar adalah jabatan kategori umum.
Wednesday, 23 March 2016
Inilah Masalah Yang Ditakutkan Saat UN Dengan Komputer

Inilah Masalah Yang Ditakutkan Saat UN Dengan Komputer

Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)  pada 7 April mendatang, seluruh sekolah di Surabaya berlomba menyiapkan para siswanya. Sebab, kendala ngadat hingga log out saat mengerjakan ujian adalah hal yang paling ditakuti oleh seluruh komponen. Terutama siswa
Usut Kematian Sulistiyo, PGRI Bentuk Tim Gabungan Tuntut Keadilan

Usut Kematian Sulistiyo, PGRI Bentuk Tim Gabungan Tuntut Keadilan

Setelah peristiwa kecelakaan terapi Hiperbarik di Rumah Sakit (RS) Mintohardjo Jakarta pada 14 Maret 2016 yang menelan empat orang korban. Salah satunya adalah Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo. Kini, anggota PGRI akan membentuk Tim Gabungan bersama keluarga korban lain untuk menuntut proses tersebut, agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.
PGRI Akan Teruskan Perjuangkan Semangat Sulistiyo Penuhi Hak Guru

PGRI Akan Teruskan Perjuangkan Semangat Sulistiyo Penuhi Hak Guru

Kepergian Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, dalam kecelakaan terapi Hiperbarik di Rumah Sakit (RS) Mintohardjo Jakarta pada 14 Maret 2016, ternyata tidak memutuskan semangat perjuangan anggota PGRI.
Mindikbud Ancam Sekolah Penyelenggara UNPK Yang Melakukan Pungutan

Mindikbud Ancam Sekolah Penyelenggara UNPK Yang Melakukan Pungutan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, menegaskan sekolah penyelenggara ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) tidak diperbolehkan melakukan pungutan dari peserta. Sekolah yang membebankan pungutan akan diberhentikan sebagai penyelenggara UNPK.
Tuesday, 22 March 2016
Inilah Jadwal Pendaftaran dan Tes Pendidikan Ikatan Dinas

Inilah Jadwal Pendaftaran dan Tes Pendidikan Ikatan Dinas

Deputi SDM Apatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, pendaftaran sekolah kedinasan online melalui portal panseldikdin.menpan.go.id sudah dimulai hari ini untuk STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara).
Banyak Siswa Ikut UNAS Perbaikan Nilainya Malah Jeblok

Banyak Siswa Ikut UNAS Perbaikan Nilainya Malah Jeblok

Sebagian besar dari peserta Ujian Nasional (Unas) 2015 Perbaikan justru mendapatkan hasil kurang menggembirakan. Bukannya tambah naik, tetapi sebagian besar peserta Unas Perbaikan malah turun nilainya.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Nizam menjelaskan jumlah pendaftar Unas Perbaikan tercatat sekitar 67 ribu siswa. Tetapi saat ujian digelar 22 Februari lalu, jumlah pelamar yang benar-benar mengikuti ujian hanya 12.781 orang.
Monday, 21 March 2016
Guru Belum Sarjana tak Boleh Mengajar

Guru Belum Sarjana tak Boleh Mengajar

Berbagai cara dilakukan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar. Salah satunya ialah menyekolahkan guru yang belum sarjana.

“Ada 700 guru yang belum sarjana saat ini telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Insya Allah dalam waktu dekat ini mereka sudah mendapat gelar sarjana,” kata Ahmad, Senin (21/3) kemarin.
Sunday, 20 March 2016
Mendikbud: Implementasi Kurikulum 2013 Butuh Waktu Tujuh Tahun

Mendikbud: Implementasi Kurikulum 2013 Butuh Waktu Tujuh Tahun

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan implementasi Kurikulum membutuhkan waktu yang tak sebentar karena dilakukan secara bertahap.

"Implementasi Kurikulum 2013 itu membutuhkan waktu tujuh tahun (2013-2020) karena penerapannya bertahap," katanya, Ahad (20/3).
KABAR GEMBIRA: PNS Baru Bisa Duduki Jabatan Eselon III

KABAR GEMBIRA: PNS Baru Bisa Duduki Jabatan Eselon III

 Kesempatan menarik diberikan pemerintah kepada PNS baru. Hanya dengan mengabdi selama empat tahun, PNS baru bisa menduduki jabatan eselon III.

Caranya, menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, PNS baru yang punya kompetensi dan kualifikasi baik akan dimasukkan dalam sekolah kader. Selama empat tahun menjalani pendidikan, PNS baru yang lulus sekolah kader, langsung menduduki jabatan eselon tiga.
Saturday, 19 March 2016
Friday, 18 March 2016
Beberapa Kesalahan Pemerintah Dalam urusTes CPNS Honorer K2

Beberapa Kesalahan Pemerintah Dalam urusTes CPNS Honorer K2

Ketua PB PGRI Didi Suprijadi meminta pemerintah tidak menyalahkan tuntutan ratusan ribu honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes untuk diangkat menjadi CPNS‎. Pasalnya, tuntutan itu muncul lantaran ada yang salah dengan pemerintah.
Mendikbud Pastikan tak Ada Penundaan UN

Mendikbud Pastikan tak Ada Penundaan UN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan memastikan tidak ada penundaan bagi penyelenggaraan Ujian Nasional di Indonesia, termasuk bagi wilayah yang dilanda bencana banjir beberapa waktu lalu.

"Kan masih ada waktu dua Minggu lagi," ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, saat kunjungannya ke Riau dalam rangka pencanangan provinsi literasi, Jumat (18/3).
Aneh, Moratorium CPNS tapi Penerimaan Siswa Ikatan Dinas Jalan Terus

Aneh, Moratorium CPNS tapi Penerimaan Siswa Ikatan Dinas Jalan Terus

Sejumlah anggota Komisi II DPR mengkritisi penerimaan siswa pendidikan ikatan dinas yang saat ini dilakukan secara online, terintegrasi, dan serentak di seluruh Indonesia.

Menurut anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, kebijakan tersebut saling tumpang tindih dan seharusnya tidak dilakukan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Siswa Ikatan Dinas Tidak Langsung jadi CPNS

Siswa Ikatan Dinas Tidak Langsung jadi CPNS

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)‎ Setiawan Wangsaatmaja menegaskan, siswa ikatan dinas tidak langsung diangkat menjadi CPNS. Mereka akan diangkat jadi CPNS setelah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah.
Wednesday, 16 March 2016
Kabar Baik: Lulusan SMK Kontruksi Dapat Jaminan Kerja di Kontraktor BUMN

Kabar Baik: Lulusan SMK Kontruksi Dapat Jaminan Kerja di Kontraktor BUMN

Lulusan SMK konstruksi tidak usah khawatir dengan persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pemerintah telah menjamin kerja di kontraktor BUMN asalkan mendapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Hal itu tercantum dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan SMK bidang Konstruksi antara Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud dan Pengesahan Skema Sertifikasi SMK di SMK Negeri 26 Jakarta, Jl Balai Pustaka Baru 1, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (16/3/2016).
Gorontalo Kekurangan Guru Agama Di Semua Jenjang

Gorontalo Kekurangan Guru Agama Di Semua Jenjang

Provinsi Gorontalo kekurangan tenaga guru agama yang tersebar di semua sekolah di daerah itu. Pemerintah provinsi (Pemprov) setempat pun segera mencarikan solusinya.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, menjelaskan banyak orangtua murid yang mengeluhkan akan ketersedian guru agama di sekolah, sehingga rencananya akan menambah jumlah tenaga guru tersebut di setiap sekolah.
Siswa Terjerat Kasusu Narkoba Gagal Ikut UN

Siswa Terjerat Kasusu Narkoba Gagal Ikut UN

Enam siswa terjerat kasus narkoba di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, dipastikan gagal mengikuti ujian pada pelaksanaan Ujian Nasional 2016.

Kepala Bidang Kurikulum dan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang Arif Budiansor di Sampang, Rabu mengatakan keenam siswa yang terjerat narkoba itu masing-masing lima orang siswa SMP dan seorang siswa SMA.
Tuesday, 15 March 2016
Kepergian Sulistiyo Memberikan Rasa Kehilangan Bagi Para Guru

Kepergian Sulistiyo Memberikan Rasa Kehilangan Bagi Para Guru

Kepergian Ketua Umum PB PGRI Sulistyo untuk selama-lamanya meninggalkan kesan tersendiri bagi para guru, khususnya yang masuk tenaga honorer kategori dua (K2). Itu karena Sulistyo yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Tengah dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan hak-hak guru honorer K2 agar bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Kabar Baik, Seluruh Bidan Desa Akan Diangkat Menjadi CPNS

Kabar Baik, Seluruh Bidan Desa Akan Diangkat Menjadi CPNS

Asisten Deputi Perencanaan dan Sistem Informasi SDM Aparatur, pada Kedeputian SDM Aparatur, KemenPAN-RB Subowo Djoko Widodo mengungkapkan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar seluruh bidan desa PTT diangkatmenjadi CPNS. Mengingat, kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan sangat tinggi.
Ribuan PNS Di Indramayu Belum Sarjana

Ribuan PNS Di Indramayu Belum Sarjana

Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Indramayu belum sarjana. Rencana rasionalisasi PNS yang berpendidikan SD, SMP dan SMA pun meresahkan para PNS.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, hingga akhir Desember 2015, ada 5.538 PNS yang berstatus SD, SMP, dan SMa. Dari jumlah itu, sebanyak 170 orang berpendidikan SD, 262 orang berpendidikan SMP dan 5.106 berpendidikan SMA
Indramayu Kekurangan Puluhan Ribu PNS

Indramayu Kekurangan Puluhan Ribu PNS

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu masih kekurangan 10 ribu pegawai negeri sipil (PNS). Namun, hingga kini Pemerintah Pusat masih memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pengangkatan PNS.

''Banyak instansi jadi kesulitan karena kekurangan PNS,'' ujar Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Indramayu, Ahmad Syadali, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (14/3).

Syadali menjelaskan, kebutuhan PNS di Kabupaten Indramayu mencapai sekitar 25 ribu orang. Namun, saat ini jumlah PNS yang tersedia hanya 14.631 orang.
Almarhum Sulistiyo di Mata Menteri Anies Baswedan

Almarhum Sulistiyo di Mata Menteri Anies Baswedan

Kabar duka menyelimuti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pasalnya senator asal Jawa Tengah, Sulistiyo, meninggal dunia.

Sulistiyo yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menghembuskan nafas terakhirnya dalam sebuah insiden di Rumah Sakit Mintoharjo, hari Senin (14/3) ini.
PGRI Komitmen Perjuangkan Guru Meski Sulistiyo Telah Pergi

PGRI Komitmen Perjuangkan Guru Meski Sulistiyo Telah Pergi

Ketua PB PGRI Muhammad Asmin mengatakan, Kamis (10/3) lalu dia masih sempat rapat dengan almarhum Ketum PB PGRI Sulistiyo. "Kemudian beliau ke Semarang. Saya berangkat ke Makasar Jumat lalu, baru pulang langsung dapat kabar beliau sudah tak ada," katanya, Senin, (14/3).

Sulistiyo Tewas dalam Kebakaran di RS Mintoharjo

Sulistiyo Tewas dalam Kebakaran di RS Mintoharjo

Kabar duka menyelimuti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pasalnya senator asal Jawa Tengah, Sulistiyo, meninggal dunia.

Sulistiyo yang juga merupakan Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menghembuskan nafas terakhirnya dalam sebuah insiden di Rumah Sakit Mintoharjo, hari Senin (14/3) ini.


"Sulistiyo yang kala itu mengeluh kurang fit saat menjalani rapat, akhirnya memutuskan untuk melakukan terapi hiperbarik, terapi oksigen bertekanan tinggi di RS Mintohardjo, Bendungan Hilir, Jakarta," tulis keterangan resmi DPD RI yang diterima Republika.co.id, Jakarta, Senin (14/3).

Proses tersebut dilakukan di dalam ruangan khusus yang tertutup. Namun nahas, terjadi percikan api yang menyebabkan tabung oksigen meledak Senin siang sekitar pukul 14.00 WIB.

Saat ini pihak kepolisian dan pihak rumah sakit masih melakukan investigasi lebih lanjut. Sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit bagaimana insiden tersebut dapat terjadi.

"Kami keluarga besar DPD RI, turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya senator sekaligus Ketua Umum PGRI Sulistiyo," tulis pernyataan tersebut.
Monday, 14 March 2016
Wanita Palestina Raih Gelar Guru Terbaik di Dunia

Wanita Palestina Raih Gelar Guru Terbaik di Dunia

DEDIKASINYA membimbing anak-anak korban kekerasan di kamp pengungsi Palestina di Bethlehem, diganjar penghargaan prestisius.

Hanan Al Hroub, wanita berhijab Palestina itu terpilih sebagai guru terbaik dunia di Global Teacher Prize, sebuah ajang yang digagas Yayasan Varkey (yayasan sosial pendidikan internasional).
Ini Alasan Yuddy Cabut Gugatan Guru Honorer

Ini Alasan Yuddy Cabut Gugatan Guru Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan telah mencabut laporan ke polisi terkait kasus guru honorer yang mengirimkan pesan singkat yang isinya mengancam dirinya.

"Sudah selesai, tidak diproses lagi, anaknya masih kecil tiga tahun, istrinya tidak bekerja, gajinya gak nyampai Rp500.000, ya tentunya kita iba," kata Yuddy ditemui di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin (14/3).
Sunday, 13 March 2016
Ini Tawaran Menteri Yuddy untuk Honorer K2

Ini Tawaran Menteri Yuddy untuk Honorer K2

Penentuan ‎mekanisme pengangkatan honorer kategori dua (K2) bukan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) saja. Melainkan melibatkan lintas instansi.

"Jangan menimpakan semua kesalahan di KemenPAN-RB. Keputusan mengangkat honorer K2 menjadi PNS bukan keputusan MenPAN-RB doang, tapi lintas kementerian/lembaga," tegas MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Minggu (13/3).
no image

107 Sekolah di Banyumas Tanpa Kepala Sekolah

Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah mengalami kekurangan kepala sekolah (kepsek). Tercatat ada 107 sekolah dari jenjang SD, SMP dan SMA di Banyumas yang tidak memiliki kepala sekolah.

Ketua PGRI Kabupaten Banyumas Takdir Widagdo mengungkapkan, mayoritas sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya adalah SD. Jumlahnya mencapai 99 sekolah. Sedangkan untuk jenjang SMP ada 5 sekolah. Sisanya dari jenjang SMA ada 3 sekolah.

Friday, 11 March 2016
Depok Kekurangan Ribuan PNS

Depok Kekurangan Ribuan PNS

Munculnya wacana program Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tamatan SD, SMP, dan SMA belum ditanggapi oleh Pemerintah Kota Depok.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok Harry Prihanto mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar adanya wacana tersebut sebatas dari media massa. Harry mengungkapkan bahwa Kementerian PAN dan RB belum mengirimkan surat atau apapun terkait pemberhentian PNS tamatan SD, SMP, dan SMA.
Thursday, 10 March 2016
Mendikbud: UN Berbasis Komputer Hanya Untuk Sekolah Yang Sudah Siap

Mendikbud: UN Berbasis Komputer Hanya Untuk Sekolah Yang Sudah Siap

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hanya diberlakukan untuk sekolah yang benar-benar sudah siap menyelenggarakannya.

"Kalau sekolah belum siap, belum boleh," ujarnya di Bangka Tengah, Bangka Belitung, Kamis (10/3).
Wednesday, 9 March 2016
Fantastis!, Kebutuhan PNS Mencapai Angka 1,8 Juta

Fantastis!, Kebutuhan PNS Mencapai Angka 1,8 Juta

Usulan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diajukan instansi pusat dan darah lewat e-formasi ternyata‎ sangat besar. Sesuai data e-formasi yang telah masuk per Februari 2016, kebutuhan akan pegawai baru mencapai 1,8 juta orang.

"Ini angka yang fantastis. Instansi pusat dan daerah‎ ternyata masih butuh PNS baru 1,8 juta orang. Bisa dibayangkan betapa gemuknya organisasi aparatur sipil negara (ASN)," terang Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, Rabu (9/3).
Ditangkap Karena Ancam Menteri Yuddy, Guru K2 Ini Minta Maaf

Ditangkap Karena Ancam Menteri Yuddy, Guru K2 Ini Minta Maaf

Masih ingat dengan nama Mashudi? Dia adalah guru honor dari Brebes, Jawa Tengah, yang ditangkap penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, karena mengancam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Ya, kini ia mendekam di tahanan Polda Metro. Ia dikenai pasal ITE 2008, kemudian dari perkembangan kasus tersebut penyidik menjeratnya dengan pasal 335 KUHP.
Inilah Daftar Daerah Yang Dilarang Rekrut CPNS

Inilah Daftar Daerah Yang Dilarang Rekrut CPNS

Sebanyak 244 kabupaten/kota yang tersebar di 27 provinsi bakalan gigit jari. Sebab, pemerintah tidak akan memberikan kuota formasi CPNS baru karena belanja pegawai daerah itu di atas 50 persen di APBD.

"Ada 27 provinsi yang memiliki kabupaten/kota dengan belanja pegawai di atas 50 persen. Sebanyak 13 provinsi belanja pegawainya di atas 20 persen," ungkap Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Rabu (9/3).
Monday, 7 March 2016
Warning! Pendaftaran SNMPTN Segera Berakhir

Warning! Pendaftaran SNMPTN Segera Berakhir

‎Ini warning bagi para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lewat jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN). Panitia sudah memberikan batasan waktu pendaftaran hingga 12 Maret. Lewat itu, siswa tidak bisa lagi mendaftar meski berada di peringkat atas.

"Pendaftaran hanya sampai 12 Maret pukul 23.50 WIB. Lewat itu (pukul 24.00), say good bye saja," kata‎ K‎oordinator Kelompok Kerja (Pokja) Humas ‎SNMPTN 2016 Bambang Hermanto kepada JPNN, Senin (7/3).
Inilah Dua Kriteria PNS Yang Bakal Dirasionalisasi

Inilah Dua Kriteria PNS Yang Bakal Dirasionalisasi

Pemerintah berencana melakukan rasionalisasi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara bertahap. Dari jumlah yang ada saat ini, yakni 4.517 juta orang, akan dipangkas hingga menjadi 1,3 juta.

Menurut Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Bambang Dayanto Sumarsono memastikan yang terkena rasionalisasi akan dipensiundinikan. Mereka akan diberi pesangon untuk modal usaha.
Wah,,, Tahun Ini Ada Ratusan Ribu PNS Yang Bakal Dirumahkan

Wah,,, Tahun Ini Ada Ratusan Ribu PNS Yang Bakal Dirumahkan

Pemerintah akan memberlakukan rasionalisasi PNS mulai tahun ini. Dalam roadmap, program ini akan dilakukan bertahap mulai 2016 hingga 2019.

Menurut Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagu‎naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono, ada 1.369.539 PNS yang tersebar di pusat (445.821) dan daerah (923.718) menjadi sasaran rasionalisasi. Semuanya berada di posisi jabatan fungsional umum yang tidak mendukung organisasi.
Inilah Tahapan Kebijakan Rasionalisasi PNS

Inilah Tahapan Kebijakan Rasionalisasi PNS

Pemerintah tidak akan sembarangan menjalankan rencana program rasionalisasi jumlah PNS. Tahapan akan dilakukan secara cermat, dengan kajian mendalam agar kebijakan rasionalisasi mencapai tujuan yakni profesionalisme birokrasi.

Berikut tahapan-tahapan kebijakan rasionalisasi PNS, yang dirangkum dari keterangan Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja saat diwawancarai JPNN.
Inilah Resiko Bagi Siswa Yang Telat Ikut SNMPTN

Inilah Resiko Bagi Siswa Yang Telat Ikut SNMPTN

Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Humas ‎Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2016 Bambang Hermanto mewanti-wanti siswa yang dinyatakan memenuhi peringkat segera mendaftar. Ini untuk menghindari resiko gagalnya siswa mendaftar SNMPTN.

"Pengalaman tahun lalu, banyak siswa gagal daftar SNMPTN karena mendaftarnya di hari-hari terakhir," ujar Bambang kepada JPNN, Senin (7/3).

Saturday, 5 March 2016
Guru Jual Ginjal Demi Sekolah

Guru Jual Ginjal Demi Sekolah

Seorang guru bernama Adi Supriadi di Samudrajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi berniat menjual ginjalnya dengan harga Rp 2 miliar. Namun, langkah tak lazim itu bukan dilakukannya karena terbelit masalah ekonomi.

Pak Guru Adi, begitulah ia disapa muridnya, melakukan hal tersebut untuk membantu nasib anak didik di sekolah terbuka yang dia dirikan sendiri, SMP Adi Supriadi Samudrajaya. Adi ingin memastikan semua muridnya bisa meneruskan pendidikan setelah lulus dari sekolah yang dia rintis sejak 2009 lalu.
Friday, 4 March 2016
Kemendikbud Akan Lakukan Penyelarasan Jurusan SMK

Kemendikbud Akan Lakukan Penyelarasan Jurusan SMK

 Direktur Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Mustaghfirin Amin mengatakan pihaknya melakukan penyelarasan terhadap sejumlah jurusan di SMK.

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan berbagai penyelarasan. Sejumlah jurusan yang tidak lagi laku, akan ditutup," ujar Mustaghfirin di Jakarta, Jumat.
Pemda Boleh Ajukan Kuota CPNS Dengan Syarat,,

Pemda Boleh Ajukan Kuota CPNS Dengan Syarat,,

Pemerintah memperketat regulasi terkait penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Salah satunya pemda yang anggaran belanja pegawainya dominan atau lebih dari 50 persen tidak akan mendapatkan kuota CPNS baru.

Regulasi ini sejatinya bukan perdana diterapkan pemerintah. Pada rekrutmen CPNS 2014 lalu, pemerintah juga menjalankan kebijakan serupa.
INFO RESMI: Tahun Ini Ada Penerimaan CPNS

INFO RESMI: Tahun Ini Ada Penerimaan CPNS

Kabar baik bagi para peminat kursi CPNS. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) memastikan tetap akan ada penerimaan pegawai berjuluk abdi negara itu.

Asisten Deputi Bidang Kebijakan Pengadaan SDM KemenpanRB Arizal mengatakan, kebijakan moratorium selama lima tahun yang sebelumnya dilontarkan Presiden Joko Widodo, tak berlaku untuk formasi tertentu.
Ada Sinyal Penerimaan CPNS Tahun Ini

Ada Sinyal Penerimaan CPNS Tahun Ini

Pemerintah memberi sinyal akan ada penerimaan CPNS tahun ini, meski untuk formasi terbatas. Antara lain tenaga pendidikan, kesehatan, dan dari lulusan sekolah kedinasan.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menyambut baik jika benar tahun ini ada pembukaan lowongan CPNS baru. 
Thursday, 3 March 2016
Ini Target Pemerintah Untuk Serifikasi SMK

Ini Target Pemerintah Untuk Serifikasi SMK

Pemerintah menargetkan 1.650 SMK rujukan mendapat sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikasi diberikan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi persaingan kerja di era masyarakat ekonomi Asean (MEA).

"Sertifikasi ini sangat penting supaya lulusan SMK bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Apalagi sekarang kita telah memasuki era MEA yang sangat kompetitif," ujar Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Mustaghfirin Amin, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (3/3).
Pemerintah Tegaskan Sertifikasi SMK GRATIS,,

Pemerintah Tegaskan Sertifikasi SMK GRATIS,,

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membebaskan biaya sertifikasi profesi bagi SMK. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kehadiran pemerintah pada peningkatan kualitas SMK. Dana sertifikasi diambil dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa.

"Setifikasi ini gratis supaya tidak ada beban dari sekolah kepada siswa," ujar Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Mustaghfirin Amin, di Gedung Kemdikud, Jakarta, Kamis(3/3).

Mulai Juli, Sekolah Pakai K-13

Mulai Juli, Sekolah Pakai K-13

Pemerintah telah melakukan revisi kurikulum 2013 (K-13) mulai Januari 2015 hingga akhir Oktober 2015.

Revisi kurikulum 2013 dan konsekuensi perubahannya dilakukan berdasarkan masukan dari publik, para ahli dan pegiat pendidikan sehingga ada perbaikan pada Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) baik format maupun isinya.
Tuesday, 1 March 2016
Hanya 1,3 Juta Siswa yang Boleh SNMPTN

Hanya 1,3 Juta Siswa yang Boleh SNMPTN

SETELAH menuntaskan distribusi kuota pelamar, panitia SNMPTN 2016 memutuskan, hanya 1.362.849 siswa kelas XII yang boleh mendaftar SNMPTN. Tentu saja jumlah itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan total data siswa SMA tingkat akhir yang masuk ke database panitia sejak pendaftaran dibuka Senin (29/2). Yakni sebanyak 2.069.709 siswa.

Nah, apabila semua siswa yang masuk kuota itu mendaftar, maka rekor pendaftaran SNMPTN selama ini terpecahkan.
Monday, 29 February 2016
Pemerintah Akan Batasi Penggunaan Hp di Sekolah

Pemerintah Akan Batasi Penggunaan Hp di Sekolah

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan membatasi penggunaan telepon genggam selama belajar, baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sederajat.

"Peraturan bersama ini disusun dengan pertimbangan bahwa penggunaan telepon genggam selama proses pembelajaran sangat mengganggu proses belajar dan mengajar, serta berdampak negatif bagi anak bila menggunakan telepon genggam secara berlebihan," kata Menteri PP dan PA Yohana Yembise dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (29/2).
Thursday, 25 February 2016
Permasalahan Guru Honorer Bisa Cepat Selesai Asalkan,,,,,

Permasalahan Guru Honorer Bisa Cepat Selesai Asalkan,,,,,

Penyelesaian honorer kategori dua (K2) bisa cepat bila pemerintah punya itikad baik. Apalagi masalah K2 tidak seribet kasus masalah kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Akar permasalahan penyelesaian honorer K2 sudah terbuka saat rapat Senin (22/2). Enam instansi terkait yang diundang semuanya membeberkan tidak ada masalah berarti bila MenPAN-RB mau mengusulkan,” kata anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto, Rabu (24/2).
Wednesday, 24 February 2016
Di Sekolah Ini Guru Dibayar Dengan Pisang Dan Rengginang

Di Sekolah Ini Guru Dibayar Dengan Pisang Dan Rengginang

Madrasah Diniyah (TPA/TPQ sederajat) Raudlatut Thalibin di Dusun Lengkong, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur, berada di desa dengan perekonomian yang masih sangat rendah.

Warga dusun yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh itu hanya mampu membayar sekolah anak mereka dengan rengginang atau pisang. Rengginang merupakan makanan sejenis kerupuk tebal terbuat dari nasi atau beras ketan ini merupakan kue khas di Dusun Lengkong.
Inilah Syarat Buku Pelajaran Yang Boleh Masuk Ke Sekolah

Inilah Syarat Buku Pelajaran Yang Boleh Masuk Ke Sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, mulai tahun ajaran 2016/2017, semua buku pelajaran yang masuk ke sekolah harus memenuhi syarat. Tidak hanya nama lengkap, Anies mengatakan, buku juga harus menampilkan foto, riwayat pendidikan, alamat, nomor telepon, dan Facebook penulis. Tujuannya agar pengguna buku bisa berinteraksi dengan penulis buku.
Kemendikbud Siapkan Aturan Penerimaan Siswa Baru

Kemendikbud Siapkan Aturan Penerimaan Siswa Baru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengungkapkan tengah menyiapkan aturan penerimaan peserta didik baru.

Aturan yang direncanakan akan selesai pada Maret 2016 ini dilakukan karena terdapat informasi penambahan jumlah kelas baru di sejumlah sekolah.
Tuesday, 23 February 2016
Inilah Hasil Rapat DPR Mengenai Pengangkatan Honorer

Inilah Hasil Rapat DPR Mengenai Pengangkatan Honorer

Komisi II DPR belum berhenti memperjuangkan pengangkatan 439 ribu honorer kategori II (K2) agar bisa diangkat menjadi CPNS.

Hari ini, Senin (22/2), dua masalah mendasar pengganjal pengangkatan, yakni anggaran dan payung hukum, mulai mendapatkan opsi-opsi solusi.
Sunday, 21 February 2016
Warning Bagi Daerah Yang Sekolahnya Melakukan Kecurangan Dalam UN

Warning Bagi Daerah Yang Sekolahnya Melakukan Kecurangan Dalam UN

Ini warning bagi pemerintah daerah yang membiarkan sekolah-sekolah di wilayahnya melakukan kecurangan saat ujian nasional (UN). Mulai tahun depan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengumumkan daerah mana yang indeks integritas UN-nya rendah.
Thursday, 18 February 2016
Pembatasan Usia 35 Tahun Jadi PNS Bakal Dihapus

Pembatasan Usia 35 Tahun Jadi PNS Bakal Dihapus

Komisi II DPR RI menyasar beberapa ‎poin utama dalam revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait upaya penerbitan payung hukum pengangkatan honorer K2. Salah satu pasal yang bakal dihapus adalah pembatasan usia 35 tahun untuk menjadi PNS.

"Pembatasan usia 35 tahun untuk jadi PNS menjadi kendala utama hingga payung hukum honorer K2 tidak bisa diterbitkan pemerintah. Kami akan usulkan, pasal ini dihapus atau diganti," kata Arwan Thomafi, anggota Komisi II DPR RI, Kamis (18/2).
Tuesday, 16 February 2016
2016 Ini Pemerintah Resmi Merekrut Puluhan Ribu PNS

2016 Ini Pemerintah Resmi Merekrut Puluhan Ribu PNS

-Meski jadwal rekrutmen CPNS 2016 belum dipastikan kapan, namun pemerintah sudah menyiapkan kuota PNS sebanyak 71.436 orang.

Kuota tersebut hanya untuk PNS di pusat, lantaran masih dalam kerangka moratorium PNS.

"Kuota PNS pusat yang kami alokasikan adalah 71.436 orang. Itupun tidak seluruhnya harus dihabiskan kuotanya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)  Yuddy Chrisnandi usai rakor aparatur sipil negara di Kantor KemenPAN-RB, Selasa (16/2).
Monday, 15 February 2016
Sekolah Dilarang Pecat Siswa

Sekolah Dilarang Pecat Siswa

Dalam rangka menyukseskan program wajib belajar 12 tahun, mulai tahun ini sekolah dilarang melakukan pemecatan kepada anak didiknya.

“Setiap sekolah dilarang melakukan pemecatan sejak tahun 2016 ini. Tidak boleh dipecat karena pendidikan itu hak anak-anak. Yang dipenjara aja bisa mendapatkan pendidikan dan ujian,” Kabid Perencanaan dan Informasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dispenjar) Kota Pematangsiantar Meisahri Uga Lubis, Minggu (14/2).

Friday, 12 February 2016
Setelah Aksi Gagal, Inilah Langkah Selanjutnya

Setelah Aksi Gagal, Inilah Langkah Selanjutnya

Tiga hari menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka yang dilakukan honorer K2‎ belum berhasil mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan mengangkat mereka menjadi CPNS.

Namun Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo yang juga pembina honorer K2 tetap memberikan semangat kepada anggotanya.
Tiga Hari Aksi, Dua Nyawa Melayang

Tiga Hari Aksi, Dua Nyawa Melayang

 Kabar menyedihkan datang dari honorer K2. Dalam aksi unjuk rasa nasional di depan Istana yang berlangsung sejak 10 Februari hingga hari ini (12/2), dua orang honorer K2 meninggal dunia.

Keduanya meninggal karena sakit saat unjuk rasa berlangsung. Bahkan satu di antaranya dalam keadaan hamil tujuh bulan. Satunya lagi laki-laki yang sudah tua.
Thursday, 11 February 2016
Kabar Penting: Mulai Tahun Ini Anak Wajib Punya KTP

Kabar Penting: Mulai Tahun Ini Anak Wajib Punya KTP

Informasi penting bagi para orang tua. Mulai tahun ini, seluruh anak yang belum berusia 17 tahun harus sudah punya kartu identitas semacam KTP. Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut dengan istilah Kartu Identitas Anak (KIA).

Tjahjo mengatakan, aturan bahwa semua anak juga harus punya KIA mulai 2016 ini berdasar  Permendagri No. 2 Tahun 2016. Kartu ini merupakan identitas resmi anak yang belum berusia 17 tahun.
Alternatif Penyelesaian Honorer K2

Alternatif Penyelesaian Honorer K2

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengungkapkan masih ada sejumlah alternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer Kategori Dua (K2) menjadi CPNS.
Wednesday, 10 February 2016
Pembayaran Dana Pensiun PNS Akan Dibayar PerBulan

Pembayaran Dana Pensiun PNS Akan Dibayar PerBulan

Pemerintah membantah rumor yang beredar di media sosial tentang pembayaran pensiunan PNS akan dibayarkan secara langsung mulai tahun 2017. Dalam informasi tersebut disebutkan PNS akan mendapatkan pensiunan Rp 1 miliar lebih.

“Tidak benar itu. Sampai saat ini belum ada kebijakan seperti itu,” ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Selasa (9/2).
Solusi Kemenpan-RB Untuk Para Guru Honorer

Solusi Kemenpan-RB Untuk Para Guru Honorer

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), memberikan dua solusi atas tuntutan pengangkatan guru honorer. Para guru honorer dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Menteri Yuddy: Saya Tidak Ingkar Janji

Menteri Yuddy: Saya Tidak Ingkar Janji

Saat memantau aksi demo nasional honorer K2, Menteri Pendayagunaan ‎Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mendengar langsung orasi dari semua perwakilan daerah. Seluruhnya menyudutkannya dan menyebut politikus Partai Hanura tersebut ingkar janji.

Tuesday, 9 February 2016
Tidak Akan Pergi Sebelum Bertemu Jokowi

Tidak Akan Pergi Sebelum Bertemu Jokowi

Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini (10/2) akan dimulai dengan melakukan sholat Istighosah.

Istighosah dilakukan untuk meminta perlindungan Allah SWT agar aksi jihad akbar honorer K2 berjalan lancar.

Menjadi Guru Yang Ikhlas

Menjadi Guru Yang Ikhlas

Jika berbicara mengenai ikhlas, ikhlas itu di identikkan dengan rasa sepenuh hati untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan apapun, meski demikian, bagi sebuah profesi terutama disini adalah profesi guru, tentu ikhlas bukan berarti kita harus merelekan segala hal, namun dalam sebuah profesi tentu ada hak dan kewajiban, hak diberikan dan kewajiban harus dijalankan dengan sungguh-sungguh maka demikian itu dapat dikatakan ikhlas. 
Inilah Daftar Website Yang Dilaporkan Menpan-RB ke Bareskrim Terkait Informasi Tes CPNS Bohong

Inilah Daftar Website Yang Dilaporkan Menpan-RB ke Bareskrim Terkait Informasi Tes CPNS Bohong

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melaporkan 17 website pemuat informasi bohong tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 ke Bareskrim.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, KemenpanRB, Herman Suryatman menerangkan, website-wesbsite ini diduga melakukan penipuan dengan diawali penyebaran informasi bohong.
Monday, 8 February 2016
Besok, Massa Honorer K2 Kepung Istana

Besok, Massa Honorer K2 Kepung Istana

Sekitar 50 ribu honorer kategori dua (K2) akan mengggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden, Rabu (10/2). Khusus dari wilayah Sumatera, massa sudah berangkat menuju Jakarta, kemarin (8/1). Mereka akan mendesak Presiden Jokowi untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.

Mantan Sekjen Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto, mengatakan,upaya honorer K2 dengan cara menggeruduk Istana merupakan langkah yang tepat. Alasannya, upaya penyelesaian honorer K2 memang harus secara politis, setelah upaya-upaya dialog tidak membuahkan hasil.

“Dan saya sangat setuju jika harus dilakukan aksi nasional sebagai bentuk tekanan politik dan untuk menunjukkan pada Presiden bahwa masih ada di negeri ini komponen masyarakat yang perlu diperhatikan nasibnya, yang selama ini sudah berjasa dalam mempeerlancar tugas negara, yaitu memberikan pelayanan bagi rakyatnya,” beber Eko Imam.


Mantan guru honorer yang kini sudah menjadi guru PNS di SMP Negeri 23 Medan itu mengatakan, langkah mendatangi Istana menjadi satu-satunya pilihan ketika MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah menyatakan takut dijerat kasus hukum jika mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.

Tapi yang sangat disayangkan, sebelumnya Yuddy sudah pernah gembar-gembor akan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. Belakangan sikapnya berubah dengan alasan tidak ada payung hukum dan beratnya beban keuangan negara.

Eko menilai, Yuddy tidak serius.”Menpan-RB memang tidak salah beralasan ketiadaan anggaran atau payung hukum, tetapi kesalahan terbesar dari Menpan adalah beliau belum secara maksimal melakukan komunikasi dan membangun kesepahaman dengan semua komponen politik yang ada,” kata Eko.

Eko mengatakan, jika mau serius, pemerintah bisa memberikan solusi. Dia memberi contoh betapa pelik  untuk mendorong turunnya PP 56 Tahun 2012, yang merupakan dasar hukum penyelesaian honorer K2 yang lalu.

“Berbagai fraksi di Komisi II mulai PAN, Demokrat, Golkar, PKS, PDIP,PPP, sampai Pak MENPAN & RB yang dulu, Pak  Azwar Abubakar ikut terlibat aktif meyakinkan Presiden untuk menerbitkan PP. Belum lagi Lembaga DPD dalam hal ini Komite yang membidangi Pendidikan dan Guru juga terlibat aktif saling membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah HK2I,” terang Eko.

Terpisah, Koordinator Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Wilayah Sumatera Selatan Syahrizal mengatakan, sekitar 5.000 massa honorer K2 dari wilayah Sumatera sudah bergerak lewat jalur darat menuju Jakarta, kemarin

"Lima ribu massa ini berasal dari Medan, Sumsel, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, dan kabupaten/kota lainnya di Sumut," ungkap Syahrizal.

Pihak Istana Kepresidenan juga tidak meremehkan rencana aksi massa honorer K2 ini.  Dengan mengutus pejabat Sekretariat Negara, pihak Istana menanyakan kebenaran rencana unjuk rasa yang mereka sebut sebagai aksi jihad, kepada pengrus FHK2I.

Kepada Ketum FHK2I Titi Purwaningsih, utusan Istana juga mempertanyakan, kenapa harus Presiden Jokowi yang didemo honorer K2 dan bukan pihak lainnya.

"Saya didatangi utusan Istana. Menanyakan ke saya apa benar mau ada massa 50 ribu honorer pada 10 Februari. Saya juga ditanya, apa harus Presiden Jokowi yang menerima honorer K2," kata Titi.

‎Kepada utusan Istana itu, Titi menegaskan, tidak ada pihak lain lagi yang pantas ditemui. Lantaran MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah gagal menyelesaikan honorer K2. Satu-satunya yang bisa menuntaskan masalah K2 adalah Presiden Jokowi.

"Kami hanya minta Presiden Jokowi yang menemui kami dari sisi kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksaan saja. Presiden kan bapaknya rakyat jadi ketika anak-anaknya mengadu‎ harus mau mendengarkan," bebernya. 

Sumber: jpnn
Menpan-RB Tak Bisa Berbuat Apa-apa Mengenai Nasib Honorer K2

Menpan-RB Tak Bisa Berbuat Apa-apa Mengenai Nasib Honorer K2

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kembali menegaskan, tidak bisa membuat diskresi untuk mengangkat honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Menurut dia, tidak ada diskresi menteri yang bisa mengalahkan Peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), apalagi Undang-Undang.
Friday, 5 February 2016
UN Agama Pakai Dua Tipe Soal

UN Agama Pakai Dua Tipe Soal

Siswa SMA/sederajat sedang bersiap menghadapi ujian nasional (UN). Selain mempelajari berbagai mata pelajaran umum, mereka juga harus menguasai materi ujian untuk mata pelajaran agama.

Persiapan juga dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag), termasuk kantor-kantor perwakilannya di berbagai daerah. Kemenag di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya, telah bersiap menggelar UN Pendidikan Agama bagi siswa jenjang SD/sederajat hingga SMA/sederajat pada tahun ajaran 2015/2016. UN Pendidikan Agama ini sedikitnya akan diikuti 43 ribu siswa jenjang SD, 34 ribu siswa jenjang SMP, 13 ribu siswa jenjang SMA dan 18 ribu siswa jenjang SMK yang tersebar di lima kabupaten/kota di DIY.
Pemerintah Tidak Ingin Disalahkan Mengenai Pengangkatan Honorer K2

Pemerintah Tidak Ingin Disalahkan Mengenai Pengangkatan Honorer K2

Pemerintah tidak mau disalahkan masyarakat, terutama oleh honorer K2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengaku sudah mengangkat banyak PNS dari kalangan honorer. Ini sekaligus menunjukkan pemerintah tidak abai terhadap nasib tenaga honorer di seluruh Indonesia.

"Saya bicara fakta loh ya, jika merujuk kembali perjalanan sejak 2004 hingga 2015, sudah sebanyak 1.163.883 tenaga honorer diangkat menjadi CPNS sejak 2006," kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB, Herman Suryatman, Jumat (5/2).
Ini Janji Ketua MPR Untuk Para Guru Honorer

Ini Janji Ketua MPR Untuk Para Guru Honorer

Ketua MPR Zulkifli Hasan berjanji menanyakan nasib pegawai honorer Indonesia (PHI) kepada pemerintah. Sebab ujar Zulkifli, rencana menjadikan anggota PHI sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sudah disetujui DPR.

"Saya sangat mendukung rencana honorer menjadi PNS. Apalagi dana untuk pendidikan merupakan yang terbesar dalam APBN dan itu sudah disetujui DPR RI. Karena itu, saya janji tanyakan hal tersebut ke pemerintah," katanya, Jumat (5/2).
Thursday, 4 February 2016
Menteri Yuddy Takut Dipenjara

Menteri Yuddy Takut Dipenjara

‎Enam hari jelang demo nasional 10 Februari, para pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I menyempatkan diri sowan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Dalam kesempatan itu, Ketum FHK2I Titi Purwaningsih meminta MenPAN-RB menepati janjinya untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
Didesak Honorer K2, Ini Tanggapan Menteri Yudyy Baru-baru Ini

Didesak Honorer K2, Ini Tanggapan Menteri Yudyy Baru-baru Ini

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, pihaknya sudah sungguh-sungguh mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah honorer K2.

Antara lain dengan menanyakan ke Kementerian Keuangan soal alokasi anggaran untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Selain itu juga membuat rencana penyelesaian seperti diminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
Wednesday, 3 February 2016
Kualitas Guru Salah Satu Penyebab Buruknya Kualitas Pendidikan Indonesia

Kualitas Guru Salah Satu Penyebab Buruknya Kualitas Pendidikan Indonesia

Salah satu penyumbang buruknya kualitas pendidikan kita adalah rendahnya kualitas guru. Persoalan ini juga pernah diakui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan.

Akar dari jeleknya kualitas guru Indonesia setidaknya dari dua faktor, yakni pribadi guru dan manajemen pengelolaan tenaga pendidik. Pertama, secara pribadi harus diakui bahwa banyak guru kita alergi untuk mengembangkan diri ketika sudah didaulat menjadi guru.
Janji Mendikbud untuk Masalah Guru Honorer

Janji Mendikbud untuk Masalah Guru Honorer

Sepanjang tahun, permasalahan guru honorer selalu berulang. Dua masalah utama yang sering digaungkan adalah status kepegawaian dan tunjangan yang dianggap masih jauh di bawah standar.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan berjanji, penyelesaian masalah guru honorer akan dilakukan secara komprehensif.
Tanpa Guru Honorer, Pendidikan Akan Gagal

Tanpa Guru Honorer, Pendidikan Akan Gagal

Meningkatnya mutu pendidikan di Indonesia, salah satunya merupakan sumbangsih honorer kategori dua (K2). Pasalnya, realita di lapangan yang menjadi tumpuan sekolah adalah guru honorer dan bukan guru PNS.

"Bagaimana kami tidak merasa ikut berjasa dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, sekolah-sekolah di daerah terbanyak diisi oleh guru honorer. Guru PNS itu jumlahnya sedikit," kata ‎Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.
Menteri Anies Ngaku Sudah Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

Menteri Anies Ngaku Sudah Tingkatkan Kesejahteraan Guru Honorer

Menanggapi maraknya keluhan mengenai kesejahteraan Guru honorer, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan, pihaknya telah melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru honorer. Caranya ialah dengan peningkatan alokasi anggaran mencapai lebih dari 100 persen.

“Insentif  yang bukan PNS, yang dialokasikan anggarannya tahun lalu 43 ribu guru, tahun ini menjadi 108 ribu guru. Anggarannya dari Rp 155 miliar di 2015, sekarang menjadi Rp 389 miliar. Peningkatannya lebih dari 100 persen,” kata Anies di Jakarta, Rabu (3/2).

Tuesday, 2 February 2016
Jumlah Guru Pendidikan Agama Masih Kurang Banyak

Jumlah Guru Pendidikan Agama Masih Kurang Banyak

Kementerian Agama (Kemenag) mendata, saat ini terjadi kekurangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebanyak 37.600 orang. Urusan rekrutmen menjadi akar masalahnya.

Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamarudin Amin mengatakan, saat ini rata-rata jumlah guru PAI hanya satu orang per sekolah.
MenpanRB: Guru Honorer K2 Belum Bisa Diangkat di 2016

MenpanRB: Guru Honorer K2 Belum Bisa Diangkat di 2016

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, guru honorer kategori dua (k2) belum bisa diangkat status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 2016.

Padahal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah berjanji mengangkat ratusan honorer k2 pada tahun lalu.
Alasan Pemerintah Tak Angkat Honorer Dinilai Klasik

Alasan Pemerintah Tak Angkat Honorer Dinilai Klasik

Alasan kemampuan keuangan negara yang tidak mencukupi untuk membiayai honorer kategori dua (K2) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dinilai sebagai alasan klasik. Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris berpendapat pemerintah seharusnya sejak awal mempunyai solusi menyiasati persoalan ini.
Monday, 1 February 2016
FHK2I Bakal Bebaskan Anggotanya Beraksi Brutal di Depan Istana

FHK2I Bakal Bebaskan Anggotanya Beraksi Brutal di Depan Istana

Ketua Umum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I‎) Titi Purwaningsih menuding pemerintah sudah menciptakan preman dan anak jalanan baru. Menyusul dengan batalnya pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

"Jangan salahkan kami, kalau aksi 10-12 Februari nanti menjadi brutal. Jihad 10 Februari nanti, bukan lagi aksi aparatur tapi preman dan anak jalanan," tegas Titi.
50 Ribu Honorer K2 Siap Berjihad Ke Jakarta

50 Ribu Honorer K2 Siap Berjihad Ke Jakarta

Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) resmi mengantongi izin dari Polda Metro Jaya untuk aksi 10 Februari mendatang. Dalam surat izin yang dilayangkan FHK2I ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya pada Rabu pekan lalu, menyebutkan kekuatan honorer K2 ada 50 ribu massa.

"Saya sudah dikonfirmasi langsung oleh Pak Alfian dari Polda Metro Jaya. Beliau memastikan apakah yang akan turun benar-benar 50 ribu massa. Saya katakan iya pasti, karena laporan yang masuk bahkan lebih dari itu," kata Ketum FHK2I Titi Purwaningsih, Senin (1/2).
Alokasi DAK Pendidikan Merosot Tajam

Alokasi DAK Pendidikan Merosot Tajam

Anggota Komisi X DPR RI mempertanyakan alokasi DAK (dana alokasi khusus) pendidikan yang tahun ini merosot tajam ke angka Rp 2,665 triliun. Padahal tahun-tahun sebelumnya mencapai angka Rp 10,6 triliun. Mereka mendesak pemerintah untuk meninjau kembali alokasi DAK tersebut karena sangat dibutuhkan pemda.
Menteri Yuddy Pastikan Belum Ada Jadwal Tes CPNS

Menteri Yuddy Pastikan Belum Ada Jadwal Tes CPNS

Gerah dengan makin maraknya informasi terkait penjadwalan penerimaan CPNS 2016 di media cetak, online maupun medsos, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyurati seluruh kepala daerah dan pimpinan instansi pusat.
Wednesday, 20 January 2016
Versi Dapodik 2016 Telah Dirilis

Versi Dapodik 2016 Telah Dirilis

Versi Dapodik Terbaru Semester 2 Tahun Ajaran 2015 2016 Telah Rilis

Yth dinas pendidikan prov/kabkota dan seluruh kepala sekolah setanah air.

Kami informasikan bahwa dalam rangka pemutakhiran data dapodik untuk semester 2 tahun ajaran 2015/2016 segera dimulai dengan menggunakan aplikasi versi terbaru, yaitu dapodik versi 4.1.0 untuk jenjang dasar (SD, SMP, SLB) yang dapat diakses di web dapo.dikdas.kemdikbud.go.id dan dapodik versi 8.3.0 untuk jenjang menengah (SMA dan SMK).

Mendikbud: Teknologi Jadi Solusi Ketimpangan Pendidikan

Mendikbud: Teknologi Jadi Solusi Ketimpangan Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, mengatakan teknologi menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan pendidikan di Tanah Air.

"Kemajuan teknologi menjadi solusi membereskan ketimpangan termasuk pendidikan," ujar Anies di Jakarta, Rabu.
Sekjen FSGI: Jangan Salahkan Guru Jor-joran Latih Siswa

Sekjen FSGI: Jangan Salahkan Guru Jor-joran Latih Siswa

Layanan Aplikasi Tryout Ujian Nasional (ATUN) secara resmi dihentikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pemicunya aplikasi yang tersedia secara online ini justru dipakai latihan yang berlebihan oleh para guru kepada anak-anak SMA/SMP tingkat akhir.
Bukti Kegagalan Silabus dan Kurikulum

Bukti Kegagalan Silabus dan Kurikulum

Walikota Pontianak Sutarmidji mengkaitkan menyebarnya ormas Gafatar dengan dunia pendidikan. 

Menurutnya, munculnya aliran menyimpang ini menjadi pelajaran bagi seluruh guru agama. Ia berharap, proses belajar-mengajar  jangan hanya berpatokan pada silabus atau kurikulum.
Tuesday, 19 January 2016
Kemendikbud Hentikan Aplikasi Try Out UN

Kemendikbud Hentikan Aplikasi Try Out UN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan aplikasi Try Out Ujian Nasional (Atun). Menurut Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Nizam, penghentian ini dilakukan untuk sementara.

Menurut Nizam, penghentian ini dilakukan agar anak-anak bisa lebih berkonsentrasi belajar pada mata pelajaran saja. “Itu kita hentikan sementara agar anak-anak tidak seperti bimbingan belajar yang di-drill (belajar untuk soal tertentu). Jadi kita harapkan mereka bisa membiasakan diri belajar yang tidak di-drill,” ungkap Nizam kepada wartawan, Selasa (19/1).



Aplikasi Atun merupakan sarana yang disediakan Kemendikbud untuk try out UN SMA. Pada aplikasi ini terdapat latihan soal dan penjelasannya. Aplikasi ini sebelumnya di-desain untuk perangkat handphone dan dapat diakses langsung dengan alamat website http://atun.m-edukasi.kemdikbud.go.id.

Nizam menerangkan, UN SMA/sederajat akan dilaksanakan pada 4 April. Sementara perserta didik SMP/sederajat akan diselenggarakan pada 7 Mei 2016.

Sumber: republika

Monday, 18 January 2016
Hasil Rakornas Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I)

Hasil Rakornas Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I)

Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) yang berlangsung di Palembang sejak 15 sampai 16 Januari menghasilkan beberapa keputusan.

Salah satu keputusannya adalah menuntut pemerintah segera menerbitkan payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, bulan ini juga. Jika tidak, honorer K2 akan melakukan aksi demo lagi.
Thursday, 14 January 2016
Unduh Kisi-kisi Ujian Nasional 2016

Unduh Kisi-kisi Ujian Nasional 2016

Kisi-kisi Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Kesetaraan  

Berikut Kisi-kisi Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Kesetaraan:



1. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0035/P/BSNP/IX/2015 tentang Kisi-Kisi Soal Ujian Nasional untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. (unduh di sini)

2. Kisi-Kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016.  (Unduh di sini)

3. Kisi-Kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Katolik Tahun Pelajaran 2015/2016 (Unduh di sini)

4. Kisi-Kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2015/2016. (Unduh di sini)

 5. Kisi-Kisi Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2015/2016. (Unduh di sini)

Sumber: kemdikbud
Tiga Kali UN Pada 2016, UN Utama Dilaksanakan Mulai 4 April 2016

Tiga Kali UN Pada 2016, UN Utama Dilaksanakan Mulai 4 April 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan tiga jenis ujian nasional (UN) pada tahun 2016 ini. Tiga jenis ujian nasional tersebut adalah UN Perbaikan (UNP) 2015, UN Utama 2016, dan UN Perbaikan 2016.

UN Perbaikan (UNP) 2015 merupakan ujian nasional perbaikan bagi peserta UN tahun 2015 yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada satu atau lebih mata pelajaran, dan berkeinginan memperbaikinya. UNP 2015 ini akan dimulai pada 22 Februari 2016 dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis komputer di SMA/SMK di domisili peserta.

UN Utama 2016 merupakan ujian nasional bagi peserta didik yang duduk di kelas IX dan XII pada tahun pelajaran 2015/2016. UN Utama 2016 akan dilaksanakan mulai 4 April 2016. Pelaksanaannya dilakukan dengan dua metode, yaitu berbasis kertas dan berbasis komputer, dengan berlokasi di sekolah siswa masing-masing.

Terakhir, UN Perbaikan 2016 merupakan ujian nasional perbaikan bagi peserta UN Utama tahun 2016 yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan (SKL) pada satu atau lebih mata pelajaran, dan berkeinginan memperbaikinya. UN Perbaikan 2016 akan diselenggarakan pada September 2016, namun jadwalnya masih bersifat sementara atau tentatif.


Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 57 dan 58 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 jo PP 32/2013, tujuan ujian nasional adalah untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan (SKL) pada mata pelajaran tertentu secara nasional.

Sedangkan berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005, pada Pasal 68 disebutkan, hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk tiga hal, yaitu pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Sumber: Kemdikbud

Tarakan: Keuangan Pemkot Seret, TPP PNS Dipotong

Tarakan: Keuangan Pemkot Seret, TPP PNS Dipotong

Keuangan Pemerintah Kota Tarakan benar-benar payah. Dalam komposisi APBD Kota Tarakan tahun anggaran 2016, nilai anggaran untuk belanja, baik langsung maupun tidak langsung menunjukkan lebih besar daripada pendapatan pemerintah selama setahun.

Untuk diketahui, belanja pemerintah tahun ini mencapai Rp 1.207.724.583.155. Sedangkan pendapatan pemerintah tahun ini direncanakan hanya Rp 1.012.238.127.358.
Dalil Al-Qur'an, Larangan Membunuh Orang Lain

Dalil Al-Qur'an, Larangan Membunuh Orang Lain

Akhir-akhir ini dunia lagi dihebohkan dengan adanya aksi-aksi teroris, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. aksi teror yang masih sangat hangat adalah aksi teror yang terjadi pada Kamis 14-01-2016 Kemarin di salah satu pusat perbelanjaan (Sarinah) Jakarta. aksi kejahatan ini sontak membuat kehobohan dimasyarakat, yang tadinya merasa aman-aman saja tiba-tiba ada ledakan Bom beberapa kali.
Menteri Anies Ingin Terbitkan Panduan untuk Menjelaskan Terorisme ke Siswa

Menteri Anies Ingin Terbitkan Panduan untuk Menjelaskan Terorisme ke Siswa

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menerbitkan panduan bagi para guru dan orangtua dalam membicarakan kejahatan terorisme dengan siswa dan anak-anak, terkait dengan peristiwa teror yang terjadi di Jakarta, Kamis (14/1).‎
Wapres JK: Generasi Muda Jangan Berharap Jadi PNS

Wapres JK: Generasi Muda Jangan Berharap Jadi PNS

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghimbau kepada generasi muda Indonesia untuk tidak menjadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai satu-satunya harapan meraih masa depan.


"Saya sering katakan bagi generasi muda, jangan mengharap banyak untuk jadi PNS. 5 tahun kita tutup kecuali guru tenaga kesehatan," ujar Wapres JK saat memberikan orasi ilmahnya di acara Dies Natalis ke-18 Universitas Paramadina, Rabu (13/01/2016).
Wednesday, 13 January 2016
Hasil Wawancara Dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnand Mengenai Rekrutmen CPNS

Hasil Wawancara Dengan MenPAN-RB Yuddy Chrisnand Mengenai Rekrutmen CPNS

Jumlah PNS dianggap pemerintah sebagai jalan keluar mengurangi beban APBN. Meski terdengar sulit, namun dalam beberapa kali kesempatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, pemerintah berencana mengurangi jumlah PNS sebanyak satu juta orang secara alami hingga 2019. Bagaimana sebenarnya konsep pemerintah dalam penataan pegawai ini, berikut pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada wartawan termasuk Mesya Muhamad dari JPNN, belum lama ini.

Sudah Ditransfer Pemerintah Pusat, Dana Sertifikasi Guru Belum Juga Turun

Sudah Ditransfer Pemerintah Pusat, Dana Sertifikasi Guru Belum Juga Turun

DPRD Kota Bandar Lampung memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, terkait tersendatnya pembayaran dana tunjangan sertifikasi ribuan guru di kota ini sebesar Rp 53 miliar, Rabu (13/1). Padahal, dana sebesar tersebut sudah ditransfer pemerintah pusat.

"Kami ingin tahu permasalahannya sampai terlambat pembayaran dana sertifikasi guru tersebut, yang sudah ditranfer pusat," kata Ketua Komisi IV DPRD Bandar Lampung, Syarif Hidayat. Menurut dia, dana tunjangan sertifikasi tersebut sudah menjadi hak guru, dan tidak boleh diganggu gugat lagi. Namun kenyataannya masih terlambat.
Ia mengatakan seharusnya dana dari pusat tersebut, langsung diberikan kepada guru yang bersangkutan, bukan malah ditahan dan digunakan untuk kepentingan yang lain. Alasan pemkot defisit anggaran, karena tidak terkejar target PAD, seharusnya melakukan efisiensi di berbagai sektor. "Bukan menggunakan dana sertifikasi guru," ujarnya.

Setelah ramai dituntut para guru, akhirnya Pemkot Bandar Lampung, mulai mencairkan dana tunjangan sertifikasi 3.000 guru triwulan III tahun 2015, pada pekan kedua Januari 2016, Selasa (12/1). Sedangkan triwulan IV 2015 masih belum jelas pencairannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Bandar Lampung, Suhendar Zuber, menyatakan tunjangan sertifikasi guru akan dilunasi pada Januari ini. Ia berharap guru bersabar, karena pencairan masih dalam proses.

Sumber: republika
Tuesday, 12 January 2016
Ukuran Sukse Bagi Seorang Guru

Ukuran Sukse Bagi Seorang Guru

Lewat tengah malam, dari atas bukit, Salahuddin Al Ayyubi memperhatikan tenda pasukannya. Sebagian samar-samar diterangi lentera dan ada yang telah terselimuti gelap. Pada pagi hari saat pasukan berbaris siap ke medang perang, Salahuddin berteriak lantang, “Siapa yang tak shalat Tahajud, tak usah ikut perang!”
Kepala BKN Tantang Honorer K2 Daftar Tes CPNS Jalur Umum

Kepala BKN Tantang Honorer K2 Daftar Tes CPNS Jalur Umum

Honorer kategori dua (K2) diminta jangan hanya terus menuntut untuk diangkat menjadi CPNS tanpa melalui proses tes.

Di era kompetisi seperti sekarang, menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana tidak zamannya lagi menjadi PNS tanpa tes.
Ingat.. Ingat! P3K Bukan untuk Penampungan Honorer

Ingat.. Ingat! P3K Bukan untuk Penampungan Honorer

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bukan tempat penampungan honorer.

"Siapa bilang P3K untuk menampung tenaga honorer yang gagal CPNS. Itu hanya isu yang menyesatkan," ujar Bima, Selasa (12/1).

Monday, 11 January 2016
Payung Hukum Honorer K2 jadi CPNS Harus Terbit Bulan Ini

Payung Hukum Honorer K2 jadi CPNS Harus Terbit Bulan Ini

‎Pemerintah didesak segera menerbitkan payung hukum pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Tanpa payung hukum, pengangkatan honorer K2 jadi CPNS hanya jadi mimpi.

"Salah satu fokus pembahasan kami dalam Rakornas 15-16 Januari di Palembang nanti adalah tuntutan penerbitan payung hukum. Kami minta segera diterbitkan bulan ini," tegas Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong kepada JPNN, Senin (11/1).
Tahun Ini, Kemdikbud Targetkan 72.082 Guru Raih Sertifikasi

Tahun Ini, Kemdikbud Targetkan 72.082 Guru Raih Sertifikasi

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen GTK Kemdikbud), Sumarna Surapranata, mengatakan, 72.082 guru yang belum mendapatkan sertifikasi guru pada 2015 akan segera dituntaskan pada 2016 ini.

"Para guru tersebut akan kita usahakan mendapat sertifikasi tahun ini. Sebetulnya, pemerintah menargetkan sertifikasi guru dapat selesai pada 2015," kata Pranata saat di temui di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (1/11).
Saturday, 9 January 2016
Tahun Ini Ada Tiga Kali Pelaksanaan Ujian

Tahun Ini Ada Tiga Kali Pelaksanaan Ujian

Kepala Pusat Penelitian dan Pendidikan (Kapuspendik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengatakan tahun ini Kemendikbud akan mengadakan tiga kali ujian. Pertama, pada 22 Februari akan dilakukan Ujian Nasional (UN) perbaikan untuk peserta UN SMA/sederajat. Ujian ini diperuntukkan bagi peserta yang tahun lalu belum mencapai kompetensi. “Namun ujian perbaikan ini tidak wajib,” kata Nizam, di Jakarta. 


Ujian selanjutnya adalah UN utama yang akan dilaksanakan pada April dan Mei bagi peserta didik SMA/sederajat dan SMP/sederajat.  Kemudian pelaksanaan ujian ketiga yakni UN perbaikan 2016 yang diselenggarakan antara Juni atau September.

UN sendiri saat ini sudah masuk dalam tahap persiapan.  Nizam mengatakan soal UN hanya perlu melewati satu tahapan lagi, yakni dikirim ke percetakan pada awal Februari nanti.
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) K-13 dan K-2006 95 Persen Sama

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) K-13 dan K-2006 95 Persen Sama

Mungkin di antara siswa-siswi kelas XII yang akan mengikuti ujian nasional (UN) masih ada yang merasa bingung dengan standar kompetensi lulusan (SKL). Terutama, bagi mereka yang menggunakan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum 2006.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, dalam keterangan tertulis, mengatakan bahwa SKL pada Kurikulum 2013 maupun Kurikulum 2006 hampir sama, sehingga materi yang diujikan pun hampir sama.
Siap-siap, UN Perbaikan Akan Dilaksanakan Serentak Pada Februari 2016

Siap-siap, UN Perbaikan Akan Dilaksanakan Serentak Pada Februari 2016

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof Nizam mengatakan, pelaksaanan ujian nasional (UN) perbaikan semuanya akan dilakukan secara computer basic test (CBT) atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Hal ini bisa dilakukan karena jumlah perserta yang mengajukan diri hanya 67.000 siswa dari 7,3 juta siswa.
KemenPAN-RB Minta PNS Jangan Sampai Gagal Paham

KemenPAN-RB Minta PNS Jangan Sampai Gagal Paham

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meminta masyarakat terutama PNS tetap tenang terkait isu PHK massal bagi aparatur.

‎Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman, isu tersebut tidak benar.
Friday, 8 January 2016
Inilah Tahapan Rasionalisasi PNS

Inilah Tahapan Rasionalisasi PNS

‎Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, rasionalisasi PNS akan dilakukan bila sudah melalui berbagai tahapan, salah satunya audit.

"Dari audit ini akan diketahui organisasi mana yang tidak efisien atau secara fungsi dapat digabungkan, sekaligus hal ini akan berpengaruh terhadap efisiensi SDM-nya," kata Iwan di Jakarta, Sabtu (9/1).
Ingat!, Tidak Ada Pungutan Biaya UN

Ingat!, Tidak Ada Pungutan Biaya UN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tidak dipungut biaya. Dengan kata lain, peserta didik tidak dibebankan biaya apapun dalam kegiatan tersebut.

“Pelaksanaan UN itu gratis, tidak ada pungut biaya,” ujar Ketua Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Nizam kepada wartawan di Gedung A, Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (8/1). Jika ada, kata dia, itu biasanya masuk wewenang pihak sekolah.

Nizam mengaku terdapat sejumlah sekolah yang terkadang masih mewajibkan calon peserta UN untuk mengumpulkan biaya. Menurut Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini, munculnya pungutan ini untuk modal uji coba UN setiap bulannya dan biaya-biaya lainnya di masing-masing sekolah. Pengeluaran biaya ini juga dapat terjadi karena biasanya sudah ada kesepakatan antara sekolah dan orangtua siswa.

Nizam menjelaskan, UN merupakan agenda pemerintah, yakni Kemendikbud. Oleh karena itu, segala pelaksanaannya sudah masuk dalam pos anggaran pengeluaran Kemendikbud.

Mengenai biaya UN ini sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 69 ayat 2 disebutkan bahwa setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.

Untuk tahun ini, Nizam mengatakan, UN SMA/sederajat akan dilaksanakan pada 4 April. Sementara perserta didik SMP/sederajat akan diselenggarakan pada 7 Mei 2016.

Sumber: republika
Thursday, 7 January 2016
Mutu Layanan Pendidikan Dasar Masih Rendah

Mutu Layanan Pendidikan Dasar Masih Rendah

Saat wajib belajar 12 tahun mulai dicanangkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih dihadapkan dengan rendahnya mutu layanan pendidikan dasar. Menurut Manager Program Social Development Article 33 Indonesia, Lukman Hakim, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah menjadi faktor utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar tersebut.
Pengangkatan Honorer K2 Tidak Boleh Dibatalkan, Karena itu Sudah Dijanjikan Pemerintah.

Pengangkatan Honorer K2 Tidak Boleh Dibatalkan, Karena itu Sudah Dijanjikan Pemerintah.

DPR menyerahkan sepenuhnya urusan penerimaan CPNS jalur umum kepada pemerintah. Jika memang tahun ini tidak ada penerimaan CPNS dari jalur umum dengan pertimbangan jumlah PNS sudah membeludak dan beban keuangan negara berat, DPR bisa memaklumi.

Hanya saja, untuk tenaga honorer kategori dua (K2), tetap harus diangkat menjadi CPNS. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, pengangkatan honorer K2 tidak boleh dibatalkan karena itu sudah dijanjikan pemerintah.
Jumlah PNS Dipangkas, Yang Berkualitas Yang Dipertahankan

Jumlah PNS Dipangkas, Yang Berkualitas Yang Dipertahankan

Pemerintah memastikan rasionalisasi jumlah pegawai di birokrasi akan dilakukan. Pasalnya, jumlah PNS yang ada sekarang sekitar 4,5 juta dinilai masih terlalu banyak.

Ada rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk memangkas jumlah PNS sebanyak satu juta orang hingga 2019.
Jumlah PNS Dipangkas, Rekrutmen CPNS Tetap Dilakukan

Jumlah PNS Dipangkas, Rekrutmen CPNS Tetap Dilakukan

Pemangkasan jumlah PNS hingga satu juta orang salah satunya untuk menghasilkan SDM muda yang profesional dan berkualitas.

Itu sebabnya, meski pemerintah akan memberlakukan rasionalisasi mulai tahun ini, namun rekrutmen CPNS tetap dilakukan. Tapi, kesempatan hanya diberitakan terbatas, khusus dari lulusan sekolah-sekolah kedinasan, dan juga rekrutmen pegawai tidak tetap.
Dari 34 Provinsi di Indonesia, Hanya 7 Provinsi Yang Nilai UKGnya Baik

Dari 34 Provinsi di Indonesia, Hanya 7 Provinsi Yang Nilai UKGnya Baik

Tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) 2015. Nilai yang diraih tersebut sesuai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55.

Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06).
Wednesday, 6 January 2016
Makna Pendidikan Sesungguhnya

Makna Pendidikan Sesungguhnya

Makna pendidikan lebih dari proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid. Dan proses pencaian makna pendidikan sesungguhnya ini harus dilakukan oleh semua elemen, termasuk melibatkan masyarakat.

Pelibatan masyarakat inilah yang gencar dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di bawah komando Anies Baswedan. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP), Citra menilai, memandang pendidikan sebagai gerakan bersama masyarakat saja masih belum cukup.
Tunjangan 12 Ribu PNS Bekasi Belum Cair

Tunjangan 12 Ribu PNS Bekasi Belum Cair

Tunjangan daerah bagi 12.950 PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terancam molor. Tertundanya pencairan itu lantaran banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menyerahkan dokumen pencairan anggaran.

”Belum cair untuk tunjangan daerah, biasanya memang begitu kalau awal tahun,” kata Pasaribu, seorang PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (6/1) kemarin.
29 PTS Menjadi PTN, Ribuan Dosen dan Karyawan Batal Jadi PNS

29 PTS Menjadi PTN, Ribuan Dosen dan Karyawan Batal Jadi PNS

Nasib status dosen dan pegawai di 29 perguruan tinggi swasta (PTS) yang beralih menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) telah diputuskan. Pemerintah menetapkan, mereka tidak akan diangkat sebagai PNS. Tapi, mereka akan ditetapkan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Jadi, bukan (diangkat, Red) PNS dulu. Karena PNS harus melalui proses cukup panjang," ujar Menristekdikti M. Nasir setelah rapat di Kantor Presiden kemarin (6/1).
Guru Digunduli Wali Murid, DPR Ingin UU Perlindungan Guru

Guru Digunduli Wali Murid, DPR Ingin UU Perlindungan Guru

Anggota Komisi X DPR RI Jefirstson R Riwu Kore menginginkan Undang-Undang untuk melindungi guru supaya tidak langsung bisa diadukan ke ranah hukum dalam kasus pendisiplinan anak didik.

“Saya inign UU perlindungan guru. Supaya jangan sampai guru cubit sedikit, langsung dilaporkan ke ranah hukum. Kita juga tidak ingin kepala anak kita bocor atau tangan patah oleh guru. Tapi dalam upaya pendisplinan, guru juga harus dilindungi,” katanya kepada pers di Jakarta
Tuesday, 5 January 2016
Batas Akhir Registrasi e-PUPNS Susulan 31 Januari 2016

Batas Akhir Registrasi e-PUPNS Susulan 31 Januari 2016

Ratusan ribu PNS batal dipecat. Ini setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kesempatan kedua kepada 106.038 PNS yang belum melakukan registrasi dalam Pendataan Ulang PNS (PUPNS), untuk segera mendaftar.

Namun kesempatan berlaku jika instansi tempat PNS bekerja mengajukan permohonan registrasi susulan dengan pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian instansi/Kepala BKD kepada Kepala BKN beserta alasan belum melakukan e-PUPNS. Instansi diminta mengisi formulir yang telah disediakan.
430 Ribu Honorer Batal Diangkat, Alasannya Tidak Ada Dana

430 Ribu Honorer Batal Diangkat, Alasannya Tidak Ada Dana

Batalnya pengangkatan honorer K2 dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang jumlahnya mencapai 430 ribu orang sebagaimana dijanjikan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, menjadi sorotan politikus DPR.

Dalihnya, pembatalan ini karena tidak ada dana. Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR, Irma Suryani Chaniago mengritik integritas Menteri Yuddy. "Menteri Yuddy bekerja dan bicara tidak dengan data," kata Irma di Jakarta, Selasa (5/1).
Monday, 4 January 2016
Pentingnya Kurikulum Pendidikan Seks untuk Siswa SMU

Pentingnya Kurikulum Pendidikan Seks untuk Siswa SMU

Selama ini, jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbersit dalam benak sebagian besar orang adalah hubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis.

Orang pasti akan menganggap tabu jika membicarakan tentang seks, dianggapnya sex education akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih berpandangan stereotype dengan pendidikan seks (sex education) seolah sebagai suatu hal yang vulgar.
MenPAN-RB Siap Jadi Yang Terdepan Dalam Tata Kelola Pemerintahan

MenPAN-RB Siap Jadi Yang Terdepan Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan resolusi tahun 2016. Dengan pencanangan ini, menurut MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, KemenPAN-RB siap menjadi yang terdepan, menjadi teladan, dan menjalankan tiga nilai revolusi mental.
Jumlah PNS Bakal Dipangkas

Jumlah PNS Bakal Dipangkas

Ratio PNS di Indonesia dinilai terlalu besar. Itu sebabnya pemerintah akan melakukan pemangkasan hingga ratio PNS bisa berkurang hingga 1,5 persen.

"Ratio PNS kita sekarang 1,7 persen‎. Angka ini masih terlalu besar sehingga harus dikurangi menjadi 1,5 persen," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada pers di Jakarta, Senin (4/1).
Program Guru Garis Depan Untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Program Guru Garis Depan Untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Pelayanan pendidikan di daerah terpencil saat ini masih rendah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, dalam menyelesaikan masalah ini, negara hadir dengan program Guru Garis Depan (GGD) karena pemerataan pendidikan di Tanah Air masih menjadi tugas besar yang harus dilakukan negara.

Anies menjelaskan, para guru yang terpilih merupakan guru yang berkomitmen untuk menetap dengan jangka panjang di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sejauh ini telah dikirim 789 guru untuk mengabdi di daerah tersebut. Sedangkan untuk 2016, pemerintah telah menyiapkan formasi 3.500 guru untuk kembali dikirim ke daerah- daerah yang membutuhkan.
"Kita mulai menangani kekurangan guru di daerah terpencil tahun ini dengan program GGD. Progaram ini beda dengan program sebelumnya seperti SM-3T. GGD untuk jangka panjang dan mereka telah di-PNS-kan," kata Pendiri Indonesia Mengajar ini di Jakarta.

Dia menjelaskan, rumusan GGD ini sesuai dengan Nawacita yang menjadi agenda prioritas Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan anak-anak sehingga pelayanan di daerah tersebut ditingkatkan, tidak hanya menyangkut biaya pendidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur, tetapi juga tentang ditribusi guru.

Menurut Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini, program GGD merupakan langkah nyata yang ditempuh pemerintah dalam menyediakan guru-guru terbaik untuk daerah-daerah yang membutuhkan, khusunya daerah 3T.

Sumber: beritasatu
Sunday, 3 January 2016
Info Penting soal Penerimaan CPNS 2016 dari Jalur Umum

Info Penting soal Penerimaan CPNS 2016 dari Jalur Umum

Harapan para pelamar umum untuk mengikuti seleksi CPNS 2016 kandas sudah. Itu terjadi menyusul dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk tidak menyelenggarakan seleksi CPNS dari jalur umum.

"Tahun ini tidak ada penerimaan CPNS dari jalur umum. Moratorium CPNS-nya kan diperpanjang sampai tahun ini," tegas Yuddy, Minggu (3/1).












Baca Juga: Moratorium Penerimaan CPNS Hingga 2019

Seleksi CPNS 2016, lanjutnya, hanya diperuntukkan bagi sekolah kedinasan saja, contohnya IPDN, STAN, Sekolah Ilmu Statistik, Sekolah Intelijen Negara, sekolah milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Jadi kalau ada info yang menyatakan ada penerimaan CPNS dari jalur umum itu bohong. Saya tegaskan, tidak ada penerimaan CPNS umum tahun in. Yang ada hanya lulusan sekolah kedinasan saja," tandasnya.

Peniadaan seleksi CPNS dari jalur umum, salah satunya sebagai upaya pemerintah mengurangi sejuta PNS‎ secara bertahap hingga 2019. Pemerintah bertekad, belanja aparatur di APBN hanya sekitar 30 persen saja agar pembangunan infrastruktur bisa digenjot

Sumber: jpnn
Demi Gaji 3,1 Juta, Honorer Dari Kategori Dua (K2) DKI Kesulitan Memenuhi Persyaratan

Demi Gaji 3,1 Juta, Honorer Dari Kategori Dua (K2) DKI Kesulitan Memenuhi Persyaratan

Ribuan honorer kategori dua (K2) DKI Jakarta mengaku kesulitan memenuhi syarat yang ditetapkan Pemprov untuk mendapatkan gaji sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,1 juta.

Selain persyaratannya banyak, waktu pengurusuannya pun sangat sempit, hanya tiga hari. Hal ini yang mendorong para honorer berbondong-bondong mengurus berkas.
Evaluasi K13 Rampung, Tinggal Penerapannya

Evaluasi K13 Rampung, Tinggal Penerapannya

Evaluasi kurikulum 2013 (K13) sudah diselesaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan demikian, K13 akan segera dilaksanakan bertahap mulai tahun ini.

“Evaluasi kurikulum alhamdulillah sudah tuntas. Road map atau peta jalan (Kurikulum 2013) juga sudah siap. Akan segera kami publikasikan,” ujar Mendikbud Anies Baswedan,
Alokasi Anggaran Kemdigbud 2016 Menurun

Alokasi Anggaran Kemdigbud 2016 Menurun

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menempati urutan kedua dalam hal besaran penyerapan anggaran 2015, yakni sebesar Rp 53,27 triliun. Posisi pertama institusi Kepolisian.

Penyerapan terbesar 97,6 persen di Direktorat Jenderal(Ditjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) disusul berturut-turut Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) dan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Friday, 1 January 2016
2016, Gerakan Budi Pekerti Digalakkan

2016, Gerakan Budi Pekerti Digalakkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melakukan pendisiplinan gerakan penumbuhan budi pekerti mulai tahun ini.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, penumbuhan budi pekerti akan dilakukan secara sistemik. Proses pembiasaan dalam penumbuhan budi pekerti itu tidak hanya dilakukan dalam kegiatan kurikuler, melainkan juga melalui kegiatan nonkurikuler sesuai Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
UKG Jadi Cermin Kemajuan Pendidikan Indonesia

UKG Jadi Cermin Kemajuan Pendidikan Indonesia

Menteri Pendidikan dann Kebudayan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, penyelenggaraan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang diikuti oleh 2,9 juta guru di seluruh Indonesia yang telah berlangsung selama satu bulan pada November 2015 menjadi cermin bagi para guru untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kebutuhan.
Copyright © 2013 Info Pendidikan All Right Reserved