Munculnya wacana program Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tamatan SD, SMP, dan SMA belum ditanggapi oleh Pemerintah Kota Depok.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok Harry Prihanto mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar adanya wacana tersebut sebatas dari media massa. Harry mengungkapkan bahwa Kementerian PAN dan RB belum mengirimkan surat atau apapun terkait pemberhentian PNS tamatan SD, SMP, dan SMA.
Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Depok Harry Prihanto mengatakan bahwa pihaknya sudah mendengar adanya wacana tersebut sebatas dari media massa. Harry mengungkapkan bahwa Kementerian PAN dan RB belum mengirimkan surat atau apapun terkait pemberhentian PNS tamatan SD, SMP, dan SMA.
"Kami, ya, belum ada action apapun karena belum ada arahan dari Kemterian PAN dan RB. Kami baru sebatas mengetahui hal itu dari media massa saja. Kalau sudah ada arahan baru kami akan mematuhi arahan tersebut," ujar Harry Prihanto kepada SP di Depok, Jawa Barat, Sabtu (12/3).
Lebih lanjut diungkap Harry, sejatinya rencana pemberhentian PNS tamatan SD, SMP, dan SMA tersebut dapat menghambat program pelayanan maksimal kepada warga Depok. Pasalnya tanpa adanya pemberhentian pun saat ini Kota Depok masih kekurangan PNS.
Hal tersebut akan menambah kompleks permasalahan jika jumlah PNS harus dikurangi karena wacana program tersebut.
"Saat ini kami masih kekurangan lebih kurang 3.000 PNS. Diantaranya untuk posisi guru, dokter, tenaga teknis, dan masih banyak lagi. Kami masih membutuhkan banyak PNS agar pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik," ujar Harry Prihanto.
Sumber: beritasatu
0 Comments