Ketua PB PGRI Didi Suprijadi meminta pemerintah tidak menyalahkan tuntutan ratusan ribu honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus tes untuk diangkat menjadi CPNS. Pasalnya, tuntutan itu muncul lantaran ada yang salah dengan pemerintah.
"Harusnya pemerintah melihat masalah honorer K2 secara objektif. Tidak mungkin honorer K2 yang gagal tes minta diangkat PNS kalau pemerintah sudah melakukan hal benar," kata Didi di Jakarta, Jumat (18/3).
Didi membeberkan beberapa kesalahan pemerintah terkait nasib honorer K2. Pertama, saat pengumuman hasil tes honorer K2 pada November 2013, Panselnas menunda hingga lima kali.
Kedua, Panselnas hanya mengumumkan nama-nama honorer K2 yang lulus tanpa dibeber berapa nilainya. Ketiga, nomor peserta yang lulus semuanya kelipatan sembilan. Keempat, 30 ribu honorer K2 dari 218 ribuan peserta yang dinyatakan lulus ternyata bodong.
"Kan aneh, katanya transparan kok bisa passing grade honorer K2 tidak dicantumkan. Sampai sekarang, honorer K2 tidak tahu alasan kenapa mereka tidak lulus. Kalau dibilang tidak lulus, nilainya mana. Honorer K2 sudah meminta kepada Panselnas, tapi alasannya macam-macam," bebernya.
Atas dasar itulah PGRI terus menopang perjuangan honorer K2. Lantaran ada ketidakadilan terhadap 439 ribuan honorer K2. Dia pun mengimbau pemerintah untuk membuka hasil tes CPNS dari honorer K2 pada 2013.
0 Comments