Ketua MPR Zulkifli Hasan berjanji menanyakan nasib pegawai honorer Indonesia (PHI) kepada pemerintah. Sebab ujar Zulkifli, rencana menjadikan anggota PHI sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sudah disetujui DPR.
"Saya sangat mendukung rencana honorer menjadi PNS. Apalagi dana untuk pendidikan merupakan yang terbesar dalam APBN dan itu sudah disetujui DPR RI. Karena itu, saya janji tanyakan hal tersebut ke pemerintah," katanya, Jumat (5/2).
"Saya sangat mendukung rencana honorer menjadi PNS. Apalagi dana untuk pendidikan merupakan yang terbesar dalam APBN dan itu sudah disetujui DPR RI. Karena itu, saya janji tanyakan hal tersebut ke pemerintah," katanya, Jumat (5/2).
Menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, guru merupakan garda terdepan untuk meningkatkan kualitas manusia, dan mencerdaskan bangsa.
"Sumber daya alam saja terbukti tidak cukup membuat bangsa ini cerdas dan sejahtera. Karena itu, semua pihak harus meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya melalui dunia pendidikan dan di situ guru menjadi faktor penentu," tegas mantan Menteri Kehutanan RI ini.
Terpisah, Ketua PHI, Hasbi menyatakan sangat berharap Ketua MPR bisa menjadi penyambung lidah guru honorer kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi.
"Keputusan untuk mengangkat PHI jadi PNS sudah lama diambil pemerintah. Tapi hingga kini tidak dieksekusi oleh Kemenpan-RB dengan berbagai alasan," ujarnya.
Agar masalah ini tidak menjadi kepentingan politik tertentu, menurut Hasbi, hanya MPR RI yang pas untuk mendorong penyelesaiannya.
"Sumber daya alam saja terbukti tidak cukup membuat bangsa ini cerdas dan sejahtera. Karena itu, semua pihak harus meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya melalui dunia pendidikan dan di situ guru menjadi faktor penentu," tegas mantan Menteri Kehutanan RI ini.
Terpisah, Ketua PHI, Hasbi menyatakan sangat berharap Ketua MPR bisa menjadi penyambung lidah guru honorer kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Chrisnandi.
"Keputusan untuk mengangkat PHI jadi PNS sudah lama diambil pemerintah. Tapi hingga kini tidak dieksekusi oleh Kemenpan-RB dengan berbagai alasan," ujarnya.
Agar masalah ini tidak menjadi kepentingan politik tertentu, menurut Hasbi, hanya MPR RI yang pas untuk mendorong penyelesaiannya.
Sumber: jpnn
0 Comments