Recent Post

Saturday, 9 January 2016
Tahun Ini Ada Tiga Kali Pelaksanaan Ujian

Tahun Ini Ada Tiga Kali Pelaksanaan Ujian

Kepala Pusat Penelitian dan Pendidikan (Kapuspendik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengatakan tahun ini Kemendikbud akan mengadakan tiga kali ujian. Pertama, pada 22 Februari akan dilakukan Ujian Nasional (UN) perbaikan untuk peserta UN SMA/sederajat. Ujian ini diperuntukkan bagi peserta yang tahun lalu belum mencapai kompetensi. “Namun ujian perbaikan ini tidak wajib,” kata Nizam, di Jakarta. 


Ujian selanjutnya adalah UN utama yang akan dilaksanakan pada April dan Mei bagi peserta didik SMA/sederajat dan SMP/sederajat.  Kemudian pelaksanaan ujian ketiga yakni UN perbaikan 2016 yang diselenggarakan antara Juni atau September.

UN sendiri saat ini sudah masuk dalam tahap persiapan.  Nizam mengatakan soal UN hanya perlu melewati satu tahapan lagi, yakni dikirim ke percetakan pada awal Februari nanti.
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) K-13 dan K-2006 95 Persen Sama

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) K-13 dan K-2006 95 Persen Sama

Mungkin di antara siswa-siswi kelas XII yang akan mengikuti ujian nasional (UN) masih ada yang merasa bingung dengan standar kompetensi lulusan (SKL). Terutama, bagi mereka yang menggunakan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum 2006.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, dalam keterangan tertulis, mengatakan bahwa SKL pada Kurikulum 2013 maupun Kurikulum 2006 hampir sama, sehingga materi yang diujikan pun hampir sama.
Siap-siap, UN Perbaikan Akan Dilaksanakan Serentak Pada Februari 2016

Siap-siap, UN Perbaikan Akan Dilaksanakan Serentak Pada Februari 2016

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof Nizam mengatakan, pelaksaanan ujian nasional (UN) perbaikan semuanya akan dilakukan secara computer basic test (CBT) atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Hal ini bisa dilakukan karena jumlah perserta yang mengajukan diri hanya 67.000 siswa dari 7,3 juta siswa.
KemenPAN-RB Minta PNS Jangan Sampai Gagal Paham

KemenPAN-RB Minta PNS Jangan Sampai Gagal Paham

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meminta masyarakat terutama PNS tetap tenang terkait isu PHK massal bagi aparatur.

‎Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman, isu tersebut tidak benar.
Friday, 8 January 2016
Inilah Tahapan Rasionalisasi PNS

Inilah Tahapan Rasionalisasi PNS

‎Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, rasionalisasi PNS akan dilakukan bila sudah melalui berbagai tahapan, salah satunya audit.

"Dari audit ini akan diketahui organisasi mana yang tidak efisien atau secara fungsi dapat digabungkan, sekaligus hal ini akan berpengaruh terhadap efisiensi SDM-nya," kata Iwan di Jakarta, Sabtu (9/1).
Faktor Produksi dan Macam-Macam Faktor Produksi Dalam Ekonomi

Faktor Produksi dan Macam-Macam Faktor Produksi Dalam Ekonomi

1. Faktor Produksi
Ekonomi meruapakan lingkup yang luas dari segala aspek perekonomian. didalam sebuah ekonomi, terdapat banyak sub-sub yang ada didalamnya, salah satunya adalah produksi. produksi merupakan hal yang sangat penting dan berkaitan erat dengan keadaan ekonomi, jika produksi suatu perokonomian baik, dapat berdampak pula dengan keadaan ekonomi itu sendiri.



Meski produksi memiliki porsi yang cukup strategis dalam perkembangan ekonomi, namun produksi juga memiliki faktor penunjang.

Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. 


Namun pada perkembangannya, faktor sumber daya alam diperluas cakupannya menjadi seluruh benda tangible, baik langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan, yang kemudian disebut sebagai faktor fisik (physical resources).

Selain itu, beberapa ahli juga menganggap sumber daya informasi sebagai sebuah faktor produksi mengingat semakin pentingnya peran informasi di era globalisasi ini.(Griffin R: 2006) Secara total, saat ini ada lima hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu tenaga kerja (labor), modal (capital), sumber daya fisik (physical resources), kewirausahaan (entrepreneurship), dan sumber daya informasi (information resources).

2. Macam-macam Faktor Produksi

Sumber daya fisik

Faktor produksi fisik ialah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta dan barang mentah lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor yang termasuk di dalamnya adalah tanah, air, dan bahan mentah

Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja dapat dikelompokan berdasarkan kualitas (kemampuan dan keahlian) dan berdasarkan sifat kerjanya.

Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya, misalnya dokter, insinyur, akuntan, dan ahli hukum. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memerlukan kursus atau latihan bidang-bidang keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Misalnya tukang listrik, montir, tukang las, dan sopir. Sementara itu, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan dan latihan dalam menjalankan pekerjaannya. Misalnya tukang sapu, pemulung, dan lain-lain.

Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa. Misalnya guru, editor, konsultan, dan pengacara. Sementara itu, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Misalnya tukang las, pengayuh becak, dan sopir.

== ==Modal Yang dimaksud dengan modal adalah barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan pemilikan, serta berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sumbernya, modal dapat dibagi menjadi dua: modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Misalnya setoran dari pemilik perusahaan. Sementara itu, modal asing adalah modal yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya modal yang berupa pinjaman bank.

Berdasarkan bentuknya, modal dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan. Misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek.

Berdasarkan pemilikannya, modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya adalah rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat adalah modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya adalah rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan.

Terakhir, modal dibagi berdasarkan sifatnya: modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Misalnya mesin-mesin dan bangunan pabrik. Sementara itu, yang dimaksud dengan modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi. Misalnya, bahan-bahan baku.
Kewirausahaan

Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produk
Sumber daya informasi

Sumber daya informasi adalah seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, dan data-data ekonomi lainnya.


Ingat!, Tidak Ada Pungutan Biaya UN

Ingat!, Tidak Ada Pungutan Biaya UN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tidak dipungut biaya. Dengan kata lain, peserta didik tidak dibebankan biaya apapun dalam kegiatan tersebut.

“Pelaksanaan UN itu gratis, tidak ada pungut biaya,” ujar Ketua Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Nizam kepada wartawan di Gedung A, Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (8/1). Jika ada, kata dia, itu biasanya masuk wewenang pihak sekolah.

Nizam mengaku terdapat sejumlah sekolah yang terkadang masih mewajibkan calon peserta UN untuk mengumpulkan biaya. Menurut Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini, munculnya pungutan ini untuk modal uji coba UN setiap bulannya dan biaya-biaya lainnya di masing-masing sekolah. Pengeluaran biaya ini juga dapat terjadi karena biasanya sudah ada kesepakatan antara sekolah dan orangtua siswa.

Nizam menjelaskan, UN merupakan agenda pemerintah, yakni Kemendikbud. Oleh karena itu, segala pelaksanaannya sudah masuk dalam pos anggaran pengeluaran Kemendikbud.

Mengenai biaya UN ini sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 69 ayat 2 disebutkan bahwa setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.

Untuk tahun ini, Nizam mengatakan, UN SMA/sederajat akan dilaksanakan pada 4 April. Sementara perserta didik SMP/sederajat akan diselenggarakan pada 7 Mei 2016.

Sumber: republika
Thursday, 7 January 2016
Mutu Layanan Pendidikan Dasar Masih Rendah

Mutu Layanan Pendidikan Dasar Masih Rendah

Saat wajib belajar 12 tahun mulai dicanangkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih dihadapkan dengan rendahnya mutu layanan pendidikan dasar. Menurut Manager Program Social Development Article 33 Indonesia, Lukman Hakim, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah menjadi faktor utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar tersebut.
Pengangkatan Honorer K2 Tidak Boleh Dibatalkan, Karena itu Sudah Dijanjikan Pemerintah.

Pengangkatan Honorer K2 Tidak Boleh Dibatalkan, Karena itu Sudah Dijanjikan Pemerintah.

DPR menyerahkan sepenuhnya urusan penerimaan CPNS jalur umum kepada pemerintah. Jika memang tahun ini tidak ada penerimaan CPNS dari jalur umum dengan pertimbangan jumlah PNS sudah membeludak dan beban keuangan negara berat, DPR bisa memaklumi.

Hanya saja, untuk tenaga honorer kategori dua (K2), tetap harus diangkat menjadi CPNS. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, pengangkatan honorer K2 tidak boleh dibatalkan karena itu sudah dijanjikan pemerintah.
Jumlah PNS Dipangkas, Yang Berkualitas Yang Dipertahankan

Jumlah PNS Dipangkas, Yang Berkualitas Yang Dipertahankan

Pemerintah memastikan rasionalisasi jumlah pegawai di birokrasi akan dilakukan. Pasalnya, jumlah PNS yang ada sekarang sekitar 4,5 juta dinilai masih terlalu banyak.

Ada rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk memangkas jumlah PNS sebanyak satu juta orang hingga 2019.
Jumlah PNS Dipangkas, Rekrutmen CPNS Tetap Dilakukan

Jumlah PNS Dipangkas, Rekrutmen CPNS Tetap Dilakukan

Pemangkasan jumlah PNS hingga satu juta orang salah satunya untuk menghasilkan SDM muda yang profesional dan berkualitas.

Itu sebabnya, meski pemerintah akan memberlakukan rasionalisasi mulai tahun ini, namun rekrutmen CPNS tetap dilakukan. Tapi, kesempatan hanya diberitakan terbatas, khusus dari lulusan sekolah-sekolah kedinasan, dan juga rekrutmen pegawai tidak tetap.
Dari 34 Provinsi di Indonesia, Hanya 7 Provinsi Yang Nilai UKGnya Baik

Dari 34 Provinsi di Indonesia, Hanya 7 Provinsi Yang Nilai UKGnya Baik

Tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) 2015. Nilai yang diraih tersebut sesuai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55.

Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06).
Wednesday, 6 January 2016
Makna Pendidikan Sesungguhnya

Makna Pendidikan Sesungguhnya

Makna pendidikan lebih dari proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid. Dan proses pencaian makna pendidikan sesungguhnya ini harus dilakukan oleh semua elemen, termasuk melibatkan masyarakat.

Pelibatan masyarakat inilah yang gencar dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di bawah komando Anies Baswedan. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP), Citra menilai, memandang pendidikan sebagai gerakan bersama masyarakat saja masih belum cukup.
Tunjangan 12 Ribu PNS Bekasi Belum Cair

Tunjangan 12 Ribu PNS Bekasi Belum Cair

Tunjangan daerah bagi 12.950 PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terancam molor. Tertundanya pencairan itu lantaran banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menyerahkan dokumen pencairan anggaran.

”Belum cair untuk tunjangan daerah, biasanya memang begitu kalau awal tahun,” kata Pasaribu, seorang PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (6/1) kemarin.
Fatwa DSN Tentang Perlindungan Nilai Syari'ah

Fatwa DSN Tentang Perlindungan Nilai Syari'ah

Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang cenderung fluktuatif dan tidak mudah diprediksi, menjadi momentum bagi pelaku industri keuangan syariah maupun masyarakat lainnya mencari cara mengatasi nilai tukar rupiah. Salah satu diantaranya melalui mekanisme hedging (lindung nilai) syariah.

Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Ma'ruf Amin mengatakan, fatwa ini sangat ditunggu kehadirannya oleh kalangangan industri, maupun regulator. Dalam upaya mendorong lembaga keuangan syariah agar mampu berkembang dengan lebih cepat. "Juga berdaya saing global,".


Dia mengatakan, fatwa ini sekaligus disamping merespon kebutuhan pasar. juga, memberikan dasar syariah yang lebih pasti bagi pelaksanaan transaksi syariah dalam rangka lindung nilai. terlebih setelah keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) terkait lindung nilai yang juga berlaku bagi perbankan syariah.


Dalam fatwa ini ditetapkan sejumlah syarat dan ketentuan dan batasan (syurut wa dhawabith) lindung nilai yang diharapkan pula dapat menutup  jalan /peluang (sadd al-dzari'ah) bagi lindung nilai yang terkadang digunakan untuk tujuan spekulatif. Dhawabith tersebut adalah,

1. Lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata di masa datang terhadap uang asing yang tidak dapat dihindarkan (li al-hajah). akibat dari suatu transaksi yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan objek transaksi halal.

2. Hak pelaksanaan wa'd dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan.

3. Obyek lindung nilai syariah atas nilai tukar adalah :     

    Paparan (exposure) risiko karena posisi aset atau liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang.
    Kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi sesuai dengan prinsip syariah.
    Pokok pinjaman, apabila lindung nilai dilakukan atas kewajiban pinjaman yang diterima oleh entitas / lembaga non keuangan.

4. Obyek lindung nilai syariah atas nilai tukar antara lain dapat berupa:

    Simpanan dalam mata uang rupiah.
    Kewajiban atau tagihan dalam transaksi yang menggunakan mata uang asing.
    Kebutuhan dalam mata uang asing untuk penyelenggaran haji/umrah dan biaya perjalanan ke luar negeri lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah.
    Kebutuhan dalam mata uang asing untuk biaya pendidikan di luar negeri.
    Kebutuhan dalam mata uang asing lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar adalah:

    Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
    Lembaga keuangan konvensional (LKK) dalam kapasitas hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS.
    Bank Indonesia
    Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
    Pihak lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan berlaku

6. Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (muwa'adah)

7. Penyelesaian transaksi lindung nilai yang berupa serahterima mata uang pada saat jatuh tempo tidak boleh dilakukan dengan cara muqashshah (netting).

Dalam fatwa tentang transaksi lindung nilai atas nilai tukar dipergunakan tiga macam akad yang masing-masing memiliki skim/mekamisme tersendiri, yaitu:

    'Aqd al-tahawwuth al-basith (transaksi lindung nilai sederhana) yaitu transaksi nilai dengan skema wa'd bi al-'aqd fi al-mustaqbal / forward agreement yang diikuti dengan transaksi mata uang asing secara spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang.

    'Aqd al-tahawwuh al-murakkab (transaklsi lindung nilai kompleks). yaitu, transaksi nilai dengan skema berupa rangkaian spot dan wa'd bi al-'aqd fi al mustaqbal/forward agreement. Diikuti dengan akad spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang.

    'Aqd al-tahawwuth fi suq al-sil'ah (transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komodit (sil'ah) dalam mata uang asing. Penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

Sebagai tindaklanjut dari keluarnya fatwa ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan dapat segera membuat peraturan yang diperlukan terkait lindung nilai syariah atas nilai tukar. Demikian pula Dewan Standar Akutansi Syariah (IAI) diharapkan dapat menyiapkan standar akutansi yang diperlukan. Mahkamah Agung juga diharapkan dapat mengaktualisasikan kembali kompilasi hukum ekonomi syariah dengan berpedoman kepada fatwa yang dimaksud.
Enam Peraturan Pasar Modal Syariah Yang Diterbitkan OJK

Enam Peraturan Pasar Modal Syariah Yang Diterbitkan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan enam Peraturan OJK (POJK) yang terkait dengan pasar modal. Berdasarkan keterangan resmi OJK, peraturan- peraturan tersebut berlaku pada 10 November 2015.

Ke enam POJK tersebut adalah POJK No. 15/POJK.4/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, POJK No. 17/POJK.4/2015 Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. POJK No. 18/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. POJK No. 19/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. POJK No. 20/POJK.4/2015 POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.Serta POJK No. 16/POJK.4/2015 tentang tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
 
Pada POJK 15/POJK.4/2015  tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, ada beberapa hal yang disempurnakan. Memperkuat pengaturan terkait pihak-pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal, keberadaan pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah baik pada saat penerbitan maupun secara berkelanjutan, dan kewajiban pelaporan kepada OJK bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal terkait pemenuhan prinsip syariah.

Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal syariah dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pasar modal syariah.

Pada POJK 17/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah, mempertegas pengaturan perubahan kegiatan dari emiten non syariah menjadi emiten syariah, termasuk pengaturan mekanisme RUPS. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap proses perubahan kegiatan usaha menjadi emiten syariah.

Kewajiban adanya Ahli Syariah Pasar Modal sebagai Dewan Pengawas Syariah di Emiten/PP Syariah dalam rangka meningkatkan kepercayaan pasar atas efek syariah berupa saham yang diterbitkannya.

POJK 18/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, menyempurnakan beberapa hal. Adanya pengaturan penyederhanaan dokumen pendaftaran bagi emiten yang akan menerbitkan sukuk, yaitu hanya perlu melampirkan laporan keuangan 2 tahun terakhir bagi emiten yang telah terdaftar di OJK (sebelumnya diwajibkan 3 tahun terakhir). Pengaturan ini diharapkan dapat meringankan beban emiten tanpa mengurangi kualitas informasi.

Kewajiban adanya Ahli Syariah Pasar Modal sebagai Tim Ahli Syariah yang memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk yang diterbitkan oleh Emiten. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor, khususnya investor syariah dalam berinvestasi di sukuk. Adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban investor dalam perjanjian perwaliamanatan sukuk. Pengaturan ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan pada investor.

POJK 19/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah sebagai relaksasi pengaturan batasan protofolio efek Reksa Dana Syariah dari 10% menjadi 20% pada satu efek syariah. Pengaturan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi Manajer Investasi Reksa Dana Syariah untuk memenuhi pilihan Efek Syariah dalam protofolio yang saat ini masih terbatas jumlahnya.

Pengaturan jenis produk baru reksa dana syariah yaitu Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri. Reksa Dana Syariah ini dapat berinvestasi 51% sampai 100% pada efek syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

POJK 20/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah,menyempurnakan sekaligus memisahkan ketentuan regulasi terkait Efek Beragun Aset Syariah yang telah ada sebelumnya, sehingga terdapat regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan implementatif guna meningkatkan kepastian hukum baik bagi pemangku kepentingan maupun bagi Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator.

Sedangkan POJK 16/POJK.4/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal mengatur tentang Pengaturan Ahli Syariah Pasar Modal yang dapat bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS) penerbitan efek syariah, serta pengaturan kualifikasi dan kompetensi Ahli Syariah Pasar Modal.
Pengaturan ini diharapkan dapat mendorong upaya pengembangan industri pasar modal syariah di tanah air melalui peningkatan kuantitas dan kualitas DPS dan TAS sebagai pelaku pasar modal syariah, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap produk syariah di pasar modal.
Peningkatan Investor Pada Pasar Modal Syariah

Peningkatan Investor Pada Pasar Modal Syariah

Sampai dengan November 2015 jumlah investor di pasar modal syariah meningkat 53 persen dibandingkan dengan akhir 2014. Pertumbuhan investor meningkat dari 2.795 menjadi 4.257 investor.

Bukan hanya investor, pasar modal syariah juga menambah satu Anggota Bursa (AB) yang mendapatkan sertifikasi Sharia Online Trading System(SOTS). Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan sertifikat itu kepada PT First Asia Capital.


"Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 9 Anggota Bursa (AB-red) yang telah memperoleh sertifikasi SOTS," kata Sekretaris Bursa Efek Indonesia (BEI), Dwi Shara Soekarno, Selasa (5/1).



Perkembangan ini, kata Dwi, didorong dengan beberapa kegiatan edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan selama 2015. Itu di antaranya kegiatan Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS) dengan total peserta sebanyak 9.502 orang di seluruh daerah di Indonesia untuk periode Januari-Desember 2015. Jumlah perseta ini meningkat sebesar 8 persen dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 8.774 orang.

Pihak bursa juga meningkatkan fungsi edukasi melalui laman resmi BEI. Peningkatan informasi kegiatan edukasi pasar modal syariah juga dilakukan dengan membuka pendaftaran SPMS secara online.

"Kami juga meningkatkan fungsi edukasi dan peningkatan jumlah invstor syariah dengan diresmikannya Galeri Investasi Syariah pertama di Indonesia, di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta," jelas Dwi.
29 PTS Menjadi PTN, Ribuan Dosen dan Karyawan Batal Jadi PNS

29 PTS Menjadi PTN, Ribuan Dosen dan Karyawan Batal Jadi PNS

Nasib status dosen dan pegawai di 29 perguruan tinggi swasta (PTS) yang beralih menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) telah diputuskan. Pemerintah menetapkan, mereka tidak akan diangkat sebagai PNS. Tapi, mereka akan ditetapkan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Jadi, bukan (diangkat, Red) PNS dulu. Karena PNS harus melalui proses cukup panjang," ujar Menristekdikti M. Nasir setelah rapat di Kantor Presiden kemarin (6/1).
Guru Digunduli Wali Murid, DPR Ingin UU Perlindungan Guru

Guru Digunduli Wali Murid, DPR Ingin UU Perlindungan Guru

Anggota Komisi X DPR RI Jefirstson R Riwu Kore menginginkan Undang-Undang untuk melindungi guru supaya tidak langsung bisa diadukan ke ranah hukum dalam kasus pendisiplinan anak didik.

“Saya inign UU perlindungan guru. Supaya jangan sampai guru cubit sedikit, langsung dilaporkan ke ranah hukum. Kita juga tidak ingin kepala anak kita bocor atau tangan patah oleh guru. Tapi dalam upaya pendisplinan, guru juga harus dilindungi,” katanya kepada pers di Jakarta
Tuesday, 5 January 2016
Batas Akhir Registrasi e-PUPNS Susulan 31 Januari 2016

Batas Akhir Registrasi e-PUPNS Susulan 31 Januari 2016

Ratusan ribu PNS batal dipecat. Ini setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kesempatan kedua kepada 106.038 PNS yang belum melakukan registrasi dalam Pendataan Ulang PNS (PUPNS), untuk segera mendaftar.

Namun kesempatan berlaku jika instansi tempat PNS bekerja mengajukan permohonan registrasi susulan dengan pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian instansi/Kepala BKD kepada Kepala BKN beserta alasan belum melakukan e-PUPNS. Instansi diminta mengisi formulir yang telah disediakan.
430 Ribu Honorer Batal Diangkat, Alasannya Tidak Ada Dana

430 Ribu Honorer Batal Diangkat, Alasannya Tidak Ada Dana

Batalnya pengangkatan honorer K2 dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang jumlahnya mencapai 430 ribu orang sebagaimana dijanjikan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, menjadi sorotan politikus DPR.

Dalihnya, pembatalan ini karena tidak ada dana. Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR, Irma Suryani Chaniago mengritik integritas Menteri Yuddy. "Menteri Yuddy bekerja dan bicara tidak dengan data," kata Irma di Jakarta, Selasa (5/1).
Monday, 4 January 2016
Pentingnya Kurikulum Pendidikan Seks untuk Siswa SMU

Pentingnya Kurikulum Pendidikan Seks untuk Siswa SMU

Selama ini, jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbersit dalam benak sebagian besar orang adalah hubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis.

Orang pasti akan menganggap tabu jika membicarakan tentang seks, dianggapnya sex education akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih berpandangan stereotype dengan pendidikan seks (sex education) seolah sebagai suatu hal yang vulgar.
MenPAN-RB Siap Jadi Yang Terdepan Dalam Tata Kelola Pemerintahan

MenPAN-RB Siap Jadi Yang Terdepan Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan resolusi tahun 2016. Dengan pencanangan ini, menurut MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, KemenPAN-RB siap menjadi yang terdepan, menjadi teladan, dan menjalankan tiga nilai revolusi mental.
Jumlah PNS Bakal Dipangkas

Jumlah PNS Bakal Dipangkas

Ratio PNS di Indonesia dinilai terlalu besar. Itu sebabnya pemerintah akan melakukan pemangkasan hingga ratio PNS bisa berkurang hingga 1,5 persen.

"Ratio PNS kita sekarang 1,7 persen‎. Angka ini masih terlalu besar sehingga harus dikurangi menjadi 1,5 persen," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada pers di Jakarta, Senin (4/1).
Program Guru Garis Depan Untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Program Guru Garis Depan Untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Pelayanan pendidikan di daerah terpencil saat ini masih rendah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, dalam menyelesaikan masalah ini, negara hadir dengan program Guru Garis Depan (GGD) karena pemerataan pendidikan di Tanah Air masih menjadi tugas besar yang harus dilakukan negara.

Anies menjelaskan, para guru yang terpilih merupakan guru yang berkomitmen untuk menetap dengan jangka panjang di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sejauh ini telah dikirim 789 guru untuk mengabdi di daerah tersebut. Sedangkan untuk 2016, pemerintah telah menyiapkan formasi 3.500 guru untuk kembali dikirim ke daerah- daerah yang membutuhkan.
"Kita mulai menangani kekurangan guru di daerah terpencil tahun ini dengan program GGD. Progaram ini beda dengan program sebelumnya seperti SM-3T. GGD untuk jangka panjang dan mereka telah di-PNS-kan," kata Pendiri Indonesia Mengajar ini di Jakarta.

Dia menjelaskan, rumusan GGD ini sesuai dengan Nawacita yang menjadi agenda prioritas Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan anak-anak sehingga pelayanan di daerah tersebut ditingkatkan, tidak hanya menyangkut biaya pendidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur, tetapi juga tentang ditribusi guru.

Menurut Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini, program GGD merupakan langkah nyata yang ditempuh pemerintah dalam menyediakan guru-guru terbaik untuk daerah-daerah yang membutuhkan, khusunya daerah 3T.

Sumber: beritasatu
Sunday, 3 January 2016
Info Penting soal Penerimaan CPNS 2016 dari Jalur Umum

Info Penting soal Penerimaan CPNS 2016 dari Jalur Umum

Harapan para pelamar umum untuk mengikuti seleksi CPNS 2016 kandas sudah. Itu terjadi menyusul dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk tidak menyelenggarakan seleksi CPNS dari jalur umum.

"Tahun ini tidak ada penerimaan CPNS dari jalur umum. Moratorium CPNS-nya kan diperpanjang sampai tahun ini," tegas Yuddy, Minggu (3/1).












Baca Juga: Moratorium Penerimaan CPNS Hingga 2019

Seleksi CPNS 2016, lanjutnya, hanya diperuntukkan bagi sekolah kedinasan saja, contohnya IPDN, STAN, Sekolah Ilmu Statistik, Sekolah Intelijen Negara, sekolah milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Jadi kalau ada info yang menyatakan ada penerimaan CPNS dari jalur umum itu bohong. Saya tegaskan, tidak ada penerimaan CPNS umum tahun in. Yang ada hanya lulusan sekolah kedinasan saja," tandasnya.

Peniadaan seleksi CPNS dari jalur umum, salah satunya sebagai upaya pemerintah mengurangi sejuta PNS‎ secara bertahap hingga 2019. Pemerintah bertekad, belanja aparatur di APBN hanya sekitar 30 persen saja agar pembangunan infrastruktur bisa digenjot

Sumber: jpnn
Demi Gaji 3,1 Juta, Honorer Dari Kategori Dua (K2) DKI Kesulitan Memenuhi Persyaratan

Demi Gaji 3,1 Juta, Honorer Dari Kategori Dua (K2) DKI Kesulitan Memenuhi Persyaratan

Ribuan honorer kategori dua (K2) DKI Jakarta mengaku kesulitan memenuhi syarat yang ditetapkan Pemprov untuk mendapatkan gaji sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,1 juta.

Selain persyaratannya banyak, waktu pengurusuannya pun sangat sempit, hanya tiga hari. Hal ini yang mendorong para honorer berbondong-bondong mengurus berkas.
Evaluasi K13 Rampung, Tinggal Penerapannya

Evaluasi K13 Rampung, Tinggal Penerapannya

Evaluasi kurikulum 2013 (K13) sudah diselesaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan demikian, K13 akan segera dilaksanakan bertahap mulai tahun ini.

“Evaluasi kurikulum alhamdulillah sudah tuntas. Road map atau peta jalan (Kurikulum 2013) juga sudah siap. Akan segera kami publikasikan,” ujar Mendikbud Anies Baswedan,
Alokasi Anggaran Kemdigbud 2016 Menurun

Alokasi Anggaran Kemdigbud 2016 Menurun

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menempati urutan kedua dalam hal besaran penyerapan anggaran 2015, yakni sebesar Rp 53,27 triliun. Posisi pertama institusi Kepolisian.

Penyerapan terbesar 97,6 persen di Direktorat Jenderal(Ditjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) disusul berturut-turut Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) dan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Copyright © 2013 Info Pendidikan All Right Reserved