Recent Post

Saturday, 9 January 2016
Tahun Ini Ada Tiga Kali Pelaksanaan Ujian

Tahun Ini Ada Tiga Kali Pelaksanaan Ujian

Kepala Pusat Penelitian dan Pendidikan (Kapuspendik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengatakan tahun ini Kemendikbud akan mengadakan tiga kali ujian. Pertama, pada 22 Februari akan dilakukan Ujian Nasional (UN) perbaikan untuk peserta UN SMA/sederajat. Ujian ini diperuntukkan bagi peserta yang tahun lalu belum mencapai kompetensi. “Namun ujian perbaikan ini tidak wajib,” kata Nizam, di Jakarta. 


Ujian selanjutnya adalah UN utama yang akan dilaksanakan pada April dan Mei bagi peserta didik SMA/sederajat dan SMP/sederajat.  Kemudian pelaksanaan ujian ketiga yakni UN perbaikan 2016 yang diselenggarakan antara Juni atau September.

UN sendiri saat ini sudah masuk dalam tahap persiapan.  Nizam mengatakan soal UN hanya perlu melewati satu tahapan lagi, yakni dikirim ke percetakan pada awal Februari nanti.
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) K-13 dan K-2006 95 Persen Sama

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) K-13 dan K-2006 95 Persen Sama

Mungkin di antara siswa-siswi kelas XII yang akan mengikuti ujian nasional (UN) masih ada yang merasa bingung dengan standar kompetensi lulusan (SKL). Terutama, bagi mereka yang menggunakan Kurikulum 2013 maupun Kurikulum 2006.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, dalam keterangan tertulis, mengatakan bahwa SKL pada Kurikulum 2013 maupun Kurikulum 2006 hampir sama, sehingga materi yang diujikan pun hampir sama.
Siap-siap, UN Perbaikan Akan Dilaksanakan Serentak Pada Februari 2016

Siap-siap, UN Perbaikan Akan Dilaksanakan Serentak Pada Februari 2016

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prof Nizam mengatakan, pelaksaanan ujian nasional (UN) perbaikan semuanya akan dilakukan secara computer basic test (CBT) atau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Hal ini bisa dilakukan karena jumlah perserta yang mengajukan diri hanya 67.000 siswa dari 7,3 juta siswa.
KemenPAN-RB Minta PNS Jangan Sampai Gagal Paham

KemenPAN-RB Minta PNS Jangan Sampai Gagal Paham

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) meminta masyarakat terutama PNS tetap tenang terkait isu PHK massal bagi aparatur.

‎Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman, isu tersebut tidak benar.
Friday, 8 January 2016
Inilah Tahapan Rasionalisasi PNS

Inilah Tahapan Rasionalisasi PNS

‎Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, rasionalisasi PNS akan dilakukan bila sudah melalui berbagai tahapan, salah satunya audit.

"Dari audit ini akan diketahui organisasi mana yang tidak efisien atau secara fungsi dapat digabungkan, sekaligus hal ini akan berpengaruh terhadap efisiensi SDM-nya," kata Iwan di Jakarta, Sabtu (9/1).
Ingat!, Tidak Ada Pungutan Biaya UN

Ingat!, Tidak Ada Pungutan Biaya UN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tidak dipungut biaya. Dengan kata lain, peserta didik tidak dibebankan biaya apapun dalam kegiatan tersebut.

“Pelaksanaan UN itu gratis, tidak ada pungut biaya,” ujar Ketua Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Nizam kepada wartawan di Gedung A, Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat (8/1). Jika ada, kata dia, itu biasanya masuk wewenang pihak sekolah.

Nizam mengaku terdapat sejumlah sekolah yang terkadang masih mewajibkan calon peserta UN untuk mengumpulkan biaya. Menurut Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini, munculnya pungutan ini untuk modal uji coba UN setiap bulannya dan biaya-biaya lainnya di masing-masing sekolah. Pengeluaran biaya ini juga dapat terjadi karena biasanya sudah ada kesepakatan antara sekolah dan orangtua siswa.

Nizam menjelaskan, UN merupakan agenda pemerintah, yakni Kemendikbud. Oleh karena itu, segala pelaksanaannya sudah masuk dalam pos anggaran pengeluaran Kemendikbud.

Mengenai biaya UN ini sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 69 ayat 2 disebutkan bahwa setiap peserta didik wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.

Untuk tahun ini, Nizam mengatakan, UN SMA/sederajat akan dilaksanakan pada 4 April. Sementara perserta didik SMP/sederajat akan diselenggarakan pada 7 Mei 2016.

Sumber: republika
Thursday, 7 January 2016
Mutu Layanan Pendidikan Dasar Masih Rendah

Mutu Layanan Pendidikan Dasar Masih Rendah

Saat wajib belajar 12 tahun mulai dicanangkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih dihadapkan dengan rendahnya mutu layanan pendidikan dasar. Menurut Manager Program Social Development Article 33 Indonesia, Lukman Hakim, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah menjadi faktor utama rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar tersebut.
Pengangkatan Honorer K2 Tidak Boleh Dibatalkan, Karena itu Sudah Dijanjikan Pemerintah.

Pengangkatan Honorer K2 Tidak Boleh Dibatalkan, Karena itu Sudah Dijanjikan Pemerintah.

DPR menyerahkan sepenuhnya urusan penerimaan CPNS jalur umum kepada pemerintah. Jika memang tahun ini tidak ada penerimaan CPNS dari jalur umum dengan pertimbangan jumlah PNS sudah membeludak dan beban keuangan negara berat, DPR bisa memaklumi.

Hanya saja, untuk tenaga honorer kategori dua (K2), tetap harus diangkat menjadi CPNS. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, pengangkatan honorer K2 tidak boleh dibatalkan karena itu sudah dijanjikan pemerintah.
Jumlah PNS Dipangkas, Yang Berkualitas Yang Dipertahankan

Jumlah PNS Dipangkas, Yang Berkualitas Yang Dipertahankan

Pemerintah memastikan rasionalisasi jumlah pegawai di birokrasi akan dilakukan. Pasalnya, jumlah PNS yang ada sekarang sekitar 4,5 juta dinilai masih terlalu banyak.

Ada rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk memangkas jumlah PNS sebanyak satu juta orang hingga 2019.
Jumlah PNS Dipangkas, Rekrutmen CPNS Tetap Dilakukan

Jumlah PNS Dipangkas, Rekrutmen CPNS Tetap Dilakukan

Pemangkasan jumlah PNS hingga satu juta orang salah satunya untuk menghasilkan SDM muda yang profesional dan berkualitas.

Itu sebabnya, meski pemerintah akan memberlakukan rasionalisasi mulai tahun ini, namun rekrutmen CPNS tetap dilakukan. Tapi, kesempatan hanya diberitakan terbatas, khusus dari lulusan sekolah-sekolah kedinasan, dan juga rekrutmen pegawai tidak tetap.
Dari 34 Provinsi di Indonesia, Hanya 7 Provinsi Yang Nilai UKGnya Baik

Dari 34 Provinsi di Indonesia, Hanya 7 Provinsi Yang Nilai UKGnya Baik

Tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) 2015. Nilai yang diraih tersebut sesuai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55.

Tujuh provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06).
Wednesday, 6 January 2016
Makna Pendidikan Sesungguhnya

Makna Pendidikan Sesungguhnya

Makna pendidikan lebih dari proses transfer ilmu pengetahuan dari guru ke murid. Dan proses pencaian makna pendidikan sesungguhnya ini harus dilakukan oleh semua elemen, termasuk melibatkan masyarakat.

Pelibatan masyarakat inilah yang gencar dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) di bawah komando Anies Baswedan. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP), Citra menilai, memandang pendidikan sebagai gerakan bersama masyarakat saja masih belum cukup.
Tunjangan 12 Ribu PNS Bekasi Belum Cair

Tunjangan 12 Ribu PNS Bekasi Belum Cair

Tunjangan daerah bagi 12.950 PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terancam molor. Tertundanya pencairan itu lantaran banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menyerahkan dokumen pencairan anggaran.

”Belum cair untuk tunjangan daerah, biasanya memang begitu kalau awal tahun,” kata Pasaribu, seorang PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Rabu (6/1) kemarin.
29 PTS Menjadi PTN, Ribuan Dosen dan Karyawan Batal Jadi PNS

29 PTS Menjadi PTN, Ribuan Dosen dan Karyawan Batal Jadi PNS

Nasib status dosen dan pegawai di 29 perguruan tinggi swasta (PTS) yang beralih menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) telah diputuskan. Pemerintah menetapkan, mereka tidak akan diangkat sebagai PNS. Tapi, mereka akan ditetapkan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Jadi, bukan (diangkat, Red) PNS dulu. Karena PNS harus melalui proses cukup panjang," ujar Menristekdikti M. Nasir setelah rapat di Kantor Presiden kemarin (6/1).
Guru Digunduli Wali Murid, DPR Ingin UU Perlindungan Guru

Guru Digunduli Wali Murid, DPR Ingin UU Perlindungan Guru

Anggota Komisi X DPR RI Jefirstson R Riwu Kore menginginkan Undang-Undang untuk melindungi guru supaya tidak langsung bisa diadukan ke ranah hukum dalam kasus pendisiplinan anak didik.

“Saya inign UU perlindungan guru. Supaya jangan sampai guru cubit sedikit, langsung dilaporkan ke ranah hukum. Kita juga tidak ingin kepala anak kita bocor atau tangan patah oleh guru. Tapi dalam upaya pendisplinan, guru juga harus dilindungi,” katanya kepada pers di Jakarta
Tuesday, 5 January 2016
Batas Akhir Registrasi e-PUPNS Susulan 31 Januari 2016

Batas Akhir Registrasi e-PUPNS Susulan 31 Januari 2016

Ratusan ribu PNS batal dipecat. Ini setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kesempatan kedua kepada 106.038 PNS yang belum melakukan registrasi dalam Pendataan Ulang PNS (PUPNS), untuk segera mendaftar.

Namun kesempatan berlaku jika instansi tempat PNS bekerja mengajukan permohonan registrasi susulan dengan pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian instansi/Kepala BKD kepada Kepala BKN beserta alasan belum melakukan e-PUPNS. Instansi diminta mengisi formulir yang telah disediakan.
430 Ribu Honorer Batal Diangkat, Alasannya Tidak Ada Dana

430 Ribu Honorer Batal Diangkat, Alasannya Tidak Ada Dana

Batalnya pengangkatan honorer K2 dan bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang jumlahnya mencapai 430 ribu orang sebagaimana dijanjikan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, menjadi sorotan politikus DPR.

Dalihnya, pembatalan ini karena tidak ada dana. Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR, Irma Suryani Chaniago mengritik integritas Menteri Yuddy. "Menteri Yuddy bekerja dan bicara tidak dengan data," kata Irma di Jakarta, Selasa (5/1).
Monday, 4 January 2016
Pentingnya Kurikulum Pendidikan Seks untuk Siswa SMU

Pentingnya Kurikulum Pendidikan Seks untuk Siswa SMU

Selama ini, jika kita berbicara mengenai seks, maka yang terbersit dalam benak sebagian besar orang adalah hubungan seks. Padahal, seks itu artinya jenis kelamin yang membedakan pria dan wanita secara biologis.

Orang pasti akan menganggap tabu jika membicarakan tentang seks, dianggapnya sex education akan mendorong remaja untuk berhubungan seks. Sebagian besar masyarakat masih berpandangan stereotype dengan pendidikan seks (sex education) seolah sebagai suatu hal yang vulgar.
MenPAN-RB Siap Jadi Yang Terdepan Dalam Tata Kelola Pemerintahan

MenPAN-RB Siap Jadi Yang Terdepan Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan resolusi tahun 2016. Dengan pencanangan ini, menurut MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, KemenPAN-RB siap menjadi yang terdepan, menjadi teladan, dan menjalankan tiga nilai revolusi mental.
Jumlah PNS Bakal Dipangkas

Jumlah PNS Bakal Dipangkas

Ratio PNS di Indonesia dinilai terlalu besar. Itu sebabnya pemerintah akan melakukan pemangkasan hingga ratio PNS bisa berkurang hingga 1,5 persen.

"Ratio PNS kita sekarang 1,7 persen‎. Angka ini masih terlalu besar sehingga harus dikurangi menjadi 1,5 persen," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada pers di Jakarta, Senin (4/1).
Program Guru Garis Depan Untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Program Guru Garis Depan Untuk Pemerataan Akses Pendidikan

Pelayanan pendidikan di daerah terpencil saat ini masih rendah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan, dalam menyelesaikan masalah ini, negara hadir dengan program Guru Garis Depan (GGD) karena pemerataan pendidikan di Tanah Air masih menjadi tugas besar yang harus dilakukan negara.

Anies menjelaskan, para guru yang terpilih merupakan guru yang berkomitmen untuk menetap dengan jangka panjang di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sejauh ini telah dikirim 789 guru untuk mengabdi di daerah tersebut. Sedangkan untuk 2016, pemerintah telah menyiapkan formasi 3.500 guru untuk kembali dikirim ke daerah- daerah yang membutuhkan.
"Kita mulai menangani kekurangan guru di daerah terpencil tahun ini dengan program GGD. Progaram ini beda dengan program sebelumnya seperti SM-3T. GGD untuk jangka panjang dan mereka telah di-PNS-kan," kata Pendiri Indonesia Mengajar ini di Jakarta.

Dia menjelaskan, rumusan GGD ini sesuai dengan Nawacita yang menjadi agenda prioritas Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan anak-anak sehingga pelayanan di daerah tersebut ditingkatkan, tidak hanya menyangkut biaya pendidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur, tetapi juga tentang ditribusi guru.

Menurut Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini, program GGD merupakan langkah nyata yang ditempuh pemerintah dalam menyediakan guru-guru terbaik untuk daerah-daerah yang membutuhkan, khusunya daerah 3T.

Sumber: beritasatu
Sunday, 3 January 2016
Info Penting soal Penerimaan CPNS 2016 dari Jalur Umum

Info Penting soal Penerimaan CPNS 2016 dari Jalur Umum

Harapan para pelamar umum untuk mengikuti seleksi CPNS 2016 kandas sudah. Itu terjadi menyusul dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk tidak menyelenggarakan seleksi CPNS dari jalur umum.

"Tahun ini tidak ada penerimaan CPNS dari jalur umum. Moratorium CPNS-nya kan diperpanjang sampai tahun ini," tegas Yuddy, Minggu (3/1).












Baca Juga: Moratorium Penerimaan CPNS Hingga 2019

Seleksi CPNS 2016, lanjutnya, hanya diperuntukkan bagi sekolah kedinasan saja, contohnya IPDN, STAN, Sekolah Ilmu Statistik, Sekolah Intelijen Negara, sekolah milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Jadi kalau ada info yang menyatakan ada penerimaan CPNS dari jalur umum itu bohong. Saya tegaskan, tidak ada penerimaan CPNS umum tahun in. Yang ada hanya lulusan sekolah kedinasan saja," tandasnya.

Peniadaan seleksi CPNS dari jalur umum, salah satunya sebagai upaya pemerintah mengurangi sejuta PNS‎ secara bertahap hingga 2019. Pemerintah bertekad, belanja aparatur di APBN hanya sekitar 30 persen saja agar pembangunan infrastruktur bisa digenjot

Sumber: jpnn
Demi Gaji 3,1 Juta, Honorer Dari Kategori Dua (K2) DKI Kesulitan Memenuhi Persyaratan

Demi Gaji 3,1 Juta, Honorer Dari Kategori Dua (K2) DKI Kesulitan Memenuhi Persyaratan

Ribuan honorer kategori dua (K2) DKI Jakarta mengaku kesulitan memenuhi syarat yang ditetapkan Pemprov untuk mendapatkan gaji sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,1 juta.

Selain persyaratannya banyak, waktu pengurusuannya pun sangat sempit, hanya tiga hari. Hal ini yang mendorong para honorer berbondong-bondong mengurus berkas.
Evaluasi K13 Rampung, Tinggal Penerapannya

Evaluasi K13 Rampung, Tinggal Penerapannya

Evaluasi kurikulum 2013 (K13) sudah diselesaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan demikian, K13 akan segera dilaksanakan bertahap mulai tahun ini.

“Evaluasi kurikulum alhamdulillah sudah tuntas. Road map atau peta jalan (Kurikulum 2013) juga sudah siap. Akan segera kami publikasikan,” ujar Mendikbud Anies Baswedan,
Alokasi Anggaran Kemdigbud 2016 Menurun

Alokasi Anggaran Kemdigbud 2016 Menurun

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menempati urutan kedua dalam hal besaran penyerapan anggaran 2015, yakni sebesar Rp 53,27 triliun. Posisi pertama institusi Kepolisian.

Penyerapan terbesar 97,6 persen di Direktorat Jenderal(Ditjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) disusul berturut-turut Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) dan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
Copyright © 2013 Info Pendidikan All Right Reserved