Recent Post

Friday, 12 February 2016
Setelah Aksi Gagal, Inilah Langkah Selanjutnya

Setelah Aksi Gagal, Inilah Langkah Selanjutnya

Tiga hari menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka yang dilakukan honorer K2‎ belum berhasil mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan mengangkat mereka menjadi CPNS.

Namun Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo yang juga pembina honorer K2 tetap memberikan semangat kepada anggotanya.
Tiga Hari Aksi, Dua Nyawa Melayang

Tiga Hari Aksi, Dua Nyawa Melayang

 Kabar menyedihkan datang dari honorer K2. Dalam aksi unjuk rasa nasional di depan Istana yang berlangsung sejak 10 Februari hingga hari ini (12/2), dua orang honorer K2 meninggal dunia.

Keduanya meninggal karena sakit saat unjuk rasa berlangsung. Bahkan satu di antaranya dalam keadaan hamil tujuh bulan. Satunya lagi laki-laki yang sudah tua.
Thursday, 11 February 2016
Kabar Penting: Mulai Tahun Ini Anak Wajib Punya KTP

Kabar Penting: Mulai Tahun Ini Anak Wajib Punya KTP

Informasi penting bagi para orang tua. Mulai tahun ini, seluruh anak yang belum berusia 17 tahun harus sudah punya kartu identitas semacam KTP. Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut dengan istilah Kartu Identitas Anak (KIA).

Tjahjo mengatakan, aturan bahwa semua anak juga harus punya KIA mulai 2016 ini berdasar  Permendagri No. 2 Tahun 2016. Kartu ini merupakan identitas resmi anak yang belum berusia 17 tahun.
Alternatif Penyelesaian Honorer K2

Alternatif Penyelesaian Honorer K2

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengungkapkan masih ada sejumlah alternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer Kategori Dua (K2) menjadi CPNS.
Wednesday, 10 February 2016
Pembayaran Dana Pensiun PNS Akan Dibayar PerBulan

Pembayaran Dana Pensiun PNS Akan Dibayar PerBulan

Pemerintah membantah rumor yang beredar di media sosial tentang pembayaran pensiunan PNS akan dibayarkan secara langsung mulai tahun 2017. Dalam informasi tersebut disebutkan PNS akan mendapatkan pensiunan Rp 1 miliar lebih.

“Tidak benar itu. Sampai saat ini belum ada kebijakan seperti itu,” ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Selasa (9/2).
Solusi Kemenpan-RB Untuk Para Guru Honorer

Solusi Kemenpan-RB Untuk Para Guru Honorer

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), memberikan dua solusi atas tuntutan pengangkatan guru honorer. Para guru honorer dapat mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Menteri Yuddy: Saya Tidak Ingkar Janji

Menteri Yuddy: Saya Tidak Ingkar Janji

Saat memantau aksi demo nasional honorer K2, Menteri Pendayagunaan ‎Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mendengar langsung orasi dari semua perwakilan daerah. Seluruhnya menyudutkannya dan menyebut politikus Partai Hanura tersebut ingkar janji.

Tuesday, 9 February 2016
Tidak Akan Pergi Sebelum Bertemu Jokowi

Tidak Akan Pergi Sebelum Bertemu Jokowi

Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini (10/2) akan dimulai dengan melakukan sholat Istighosah.

Istighosah dilakukan untuk meminta perlindungan Allah SWT agar aksi jihad akbar honorer K2 berjalan lancar.

Menjadi Guru Yang Ikhlas

Menjadi Guru Yang Ikhlas

Jika berbicara mengenai ikhlas, ikhlas itu di identikkan dengan rasa sepenuh hati untuk melakukan sesuatu tanpa mengharapkan apapun, meski demikian, bagi sebuah profesi terutama disini adalah profesi guru, tentu ikhlas bukan berarti kita harus merelekan segala hal, namun dalam sebuah profesi tentu ada hak dan kewajiban, hak diberikan dan kewajiban harus dijalankan dengan sungguh-sungguh maka demikian itu dapat dikatakan ikhlas. 
Inilah Daftar Website Yang Dilaporkan Menpan-RB ke Bareskrim Terkait Informasi Tes CPNS Bohong

Inilah Daftar Website Yang Dilaporkan Menpan-RB ke Bareskrim Terkait Informasi Tes CPNS Bohong

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melaporkan 17 website pemuat informasi bohong tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 ke Bareskrim.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, KemenpanRB, Herman Suryatman menerangkan, website-wesbsite ini diduga melakukan penipuan dengan diawali penyebaran informasi bohong.
Monday, 8 February 2016
Besok, Massa Honorer K2 Kepung Istana

Besok, Massa Honorer K2 Kepung Istana

Sekitar 50 ribu honorer kategori dua (K2) akan mengggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden, Rabu (10/2). Khusus dari wilayah Sumatera, massa sudah berangkat menuju Jakarta, kemarin (8/1). Mereka akan mendesak Presiden Jokowi untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.

Mantan Sekjen Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto, mengatakan,upaya honorer K2 dengan cara menggeruduk Istana merupakan langkah yang tepat. Alasannya, upaya penyelesaian honorer K2 memang harus secara politis, setelah upaya-upaya dialog tidak membuahkan hasil.

“Dan saya sangat setuju jika harus dilakukan aksi nasional sebagai bentuk tekanan politik dan untuk menunjukkan pada Presiden bahwa masih ada di negeri ini komponen masyarakat yang perlu diperhatikan nasibnya, yang selama ini sudah berjasa dalam mempeerlancar tugas negara, yaitu memberikan pelayanan bagi rakyatnya,” beber Eko Imam.


Mantan guru honorer yang kini sudah menjadi guru PNS di SMP Negeri 23 Medan itu mengatakan, langkah mendatangi Istana menjadi satu-satunya pilihan ketika MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah menyatakan takut dijerat kasus hukum jika mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.

Tapi yang sangat disayangkan, sebelumnya Yuddy sudah pernah gembar-gembor akan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS. Belakangan sikapnya berubah dengan alasan tidak ada payung hukum dan beratnya beban keuangan negara.

Eko menilai, Yuddy tidak serius.”Menpan-RB memang tidak salah beralasan ketiadaan anggaran atau payung hukum, tetapi kesalahan terbesar dari Menpan adalah beliau belum secara maksimal melakukan komunikasi dan membangun kesepahaman dengan semua komponen politik yang ada,” kata Eko.

Eko mengatakan, jika mau serius, pemerintah bisa memberikan solusi. Dia memberi contoh betapa pelik  untuk mendorong turunnya PP 56 Tahun 2012, yang merupakan dasar hukum penyelesaian honorer K2 yang lalu.

“Berbagai fraksi di Komisi II mulai PAN, Demokrat, Golkar, PKS, PDIP,PPP, sampai Pak MENPAN & RB yang dulu, Pak  Azwar Abubakar ikut terlibat aktif meyakinkan Presiden untuk menerbitkan PP. Belum lagi Lembaga DPD dalam hal ini Komite yang membidangi Pendidikan dan Guru juga terlibat aktif saling membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah HK2I,” terang Eko.

Terpisah, Koordinator Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Wilayah Sumatera Selatan Syahrizal mengatakan, sekitar 5.000 massa honorer K2 dari wilayah Sumatera sudah bergerak lewat jalur darat menuju Jakarta, kemarin

"Lima ribu massa ini berasal dari Medan, Sumsel, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, dan kabupaten/kota lainnya di Sumut," ungkap Syahrizal.

Pihak Istana Kepresidenan juga tidak meremehkan rencana aksi massa honorer K2 ini.  Dengan mengutus pejabat Sekretariat Negara, pihak Istana menanyakan kebenaran rencana unjuk rasa yang mereka sebut sebagai aksi jihad, kepada pengrus FHK2I.

Kepada Ketum FHK2I Titi Purwaningsih, utusan Istana juga mempertanyakan, kenapa harus Presiden Jokowi yang didemo honorer K2 dan bukan pihak lainnya.

"Saya didatangi utusan Istana. Menanyakan ke saya apa benar mau ada massa 50 ribu honorer pada 10 Februari. Saya juga ditanya, apa harus Presiden Jokowi yang menerima honorer K2," kata Titi.

‎Kepada utusan Istana itu, Titi menegaskan, tidak ada pihak lain lagi yang pantas ditemui. Lantaran MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sudah gagal menyelesaikan honorer K2. Satu-satunya yang bisa menuntaskan masalah K2 adalah Presiden Jokowi.

"Kami hanya minta Presiden Jokowi yang menemui kami dari sisi kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksaan saja. Presiden kan bapaknya rakyat jadi ketika anak-anaknya mengadu‎ harus mau mendengarkan," bebernya. 

Sumber: jpnn
Menpan-RB Tak Bisa Berbuat Apa-apa Mengenai Nasib Honorer K2

Menpan-RB Tak Bisa Berbuat Apa-apa Mengenai Nasib Honorer K2

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kembali menegaskan, tidak bisa membuat diskresi untuk mengangkat honorer K2 menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Menurut dia, tidak ada diskresi menteri yang bisa mengalahkan Peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), apalagi Undang-Undang.
Copyright © 2013 Info Pendidikan All Right Reserved