Aksi mogok mengajar guru honorer yang makin meluas harus segera di carikan solusi, karena jika hal ini dibiarkan, dapat menjadi bom waktu bagi pemerintah.
Wakil
Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah segera merespons dan
berkomunikasi dengan para guru honorer. Itu setelah meluasnya demo mengajar
yang dilakukan guru honorer di beberapa daerah karena menolak ketentuan syarat
batas usia mengikuti seleksi CPNS.
"Pemerintah harus segera
merespons dan berkomunikasi dengan mereka untuk menjaga keberlangsungan
pelayanan pendidikan yang mengandalkan banyak tenaga honorer," ujar Fikri
kepada wartawan, Rabu (19/9).
Fikri mengatakan, persoalan tenaga honorer, khususnya K2,
sebetulnya sudah dicarikan solusinya saat rapat gabungan pemerintah dengan DPR
beberapa waktu lalu.
Ia mengungkap, kesimpulannya 458 ribu honorer K2 akan segera
dicarikan solusinya dan DPR meminta agar tuntutan tenaga honorer tersebut
dipenuhi pemerintah karena sudah pernah dijanjikan untuk jadi PNS seluruhnya.
"Hanya dengan pertimbangan sebagian dari mereka pada waktu
sebelumnya sudah pernah diangkat PNS tanpa tes, data mereka juga dinamis dan
pertimbangan kemampuan keuangan pemerintah yang terbatas, maka skema
penyelesaiannya menjadi tiga," kata Fikri.
Pertama, kata Firki, bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat
perundangan yang ada, maka akan masuk seleksi CPNS. Kedua, bila tidak memenuhi
syarat dan atau tidak lolos seleksi CPNS, maka akan diseleksi menjadi pekerja
pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K).
Ketiga, bila tidak lolos dua skema di atas, akan diangkat
menjadi tenaga dengan honor atau gaji sesuai UMK. Namun, terkait aturan
tersebut, Fikri menilai pemerintah kurang menyosialisasikan kepada para tenaga
honorer.
"Pemerintah terkesan tidak responsif dengan tuntutan
mereka, tenaga honorer, sehingga wajar bila mereka mogok. Mereka sudah beberapa
kali demo tidak hanya di daerah, namun juga sampai ke Senayan, Jakarta,"
kata politikus PKS tersebut.
Sebelumnya, aksi demonstrasi guru honorer sekaligus mogok
mengajar guru honorer meluas di sejumlah daerah. Mereka akan melakukan mogok
mengajar sampai tuntutan para guru honorer dikabulkan. Para guru menolak
keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
yang mensyaratkan ketentuan usia bagi para guru honorer yang akan mengikuti
seleksi CPNS.
0 Comments