Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih meminta agar honorer K2 diberi kesempatan yang sama dengan pelamar honorer lainnya. Sebab menurut dia, seleksi Calon Penerimaan Negeri Sipil (CPNS) seharusnya lebih mengutamakan kualitas guru.
"Honorer K2 jangan ditinggalkan terus. Tentunya harus beri peluang yang sama dong, itu keinginan dan harapan kami," kata Titi saat dihubungi, Selasa (6/3).
Titi pun menyambut baik rencana rekrutmen CPNS tahun 2018. Titi mengatakan, pembukaan CPNS tahun ini seolah memberi harapan baru bagi guru honorer K2 yang selama ini telah mengabdi untuk pendidikan bangsa.
"Mudah-mudahan kami dapat jatah dan jatah yang diberikan untuk guru honorer K2 juga banyak," jelas Titi.
Karena itu, Titi pun mendesak, agar revisi Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) segera dirampungkan dan disahkan. Sehingga, lanjut Titi, bila dibuka rekrutmen CPNS honorer K2 juga diberi formasi yang sama.
Selain itu, Titi juga mengajak guru honorer K2 untuk tetap semangat dan sabar dalam berjuang. Dia pun mengajak honorer K2 tetap cerdas dan kritis menyikapi setiap regulasi dan harapan yang digulirkan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah untuk merealisasikan janjinya dalam memprioritaskan pengangkatan guru honorer. Jika tidak, pemerintah akan dianggap mangkir dari janjinya untuk memprioritaskan pengangkatan PNS bagi guru honorer.
"Pengangkatan guru honorer jadi PNS ini sudah janji pemerintah kan, tapi faktanya sampai sekarang janji itu belum terlihat realisasinya," kata Fikri.
Menurutnya, pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di dunia pendidikan sifatnya sangat urgent. Karena itu, meskipun sejak tahun 2005 seleksi CPNS dimoratorium, setidaknya setiap tahun ada pengangkatan guru honorer menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pendataan dan skala prioritas kebutuhan guru disetiap daerahnya. Jika tidak didata dengan akurat, maka persoalan kekurangan guru masih akan terus berkelanjutan.
"Prioritas, kini hal itu jadi poin penting untuk pemerintah," kata Fikri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan tahun 2018 bakal ada rekrutmen CPNS baru yang akan dilakukan secara bertahap. Janji Jokowi itu disampaikan di hadapan 30 ribu lebih guru di Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2017 lalu.
"Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi dan kualifikasi harus diutamakan," kata Presiden Jokowi. republika.com
"Honorer K2 jangan ditinggalkan terus. Tentunya harus beri peluang yang sama dong, itu keinginan dan harapan kami," kata Titi saat dihubungi, Selasa (6/3).
Titi pun menyambut baik rencana rekrutmen CPNS tahun 2018. Titi mengatakan, pembukaan CPNS tahun ini seolah memberi harapan baru bagi guru honorer K2 yang selama ini telah mengabdi untuk pendidikan bangsa.
"Mudah-mudahan kami dapat jatah dan jatah yang diberikan untuk guru honorer K2 juga banyak," jelas Titi.
Karena itu, Titi pun mendesak, agar revisi Undang-undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) segera dirampungkan dan disahkan. Sehingga, lanjut Titi, bila dibuka rekrutmen CPNS honorer K2 juga diberi formasi yang sama.
Selain itu, Titi juga mengajak guru honorer K2 untuk tetap semangat dan sabar dalam berjuang. Dia pun mengajak honorer K2 tetap cerdas dan kritis menyikapi setiap regulasi dan harapan yang digulirkan pemerintah.
DPR minta Pemerintah Diminta Realisasikan Pengangkatan Guru Honorer
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah untuk merealisasikan janjinya dalam memprioritaskan pengangkatan guru honorer. Jika tidak, pemerintah akan dianggap mangkir dari janjinya untuk memprioritaskan pengangkatan PNS bagi guru honorer.
"Pengangkatan guru honorer jadi PNS ini sudah janji pemerintah kan, tapi faktanya sampai sekarang janji itu belum terlihat realisasinya," kata Fikri.
Menurutnya, pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di dunia pendidikan sifatnya sangat urgent. Karena itu, meskipun sejak tahun 2005 seleksi CPNS dimoratorium, setidaknya setiap tahun ada pengangkatan guru honorer menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya pendataan dan skala prioritas kebutuhan guru disetiap daerahnya. Jika tidak didata dengan akurat, maka persoalan kekurangan guru masih akan terus berkelanjutan.
"Prioritas, kini hal itu jadi poin penting untuk pemerintah," kata Fikri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan tahun 2018 bakal ada rekrutmen CPNS baru yang akan dilakukan secara bertahap. Janji Jokowi itu disampaikan di hadapan 30 ribu lebih guru di Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka HUT PGRI ke-72 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2017 lalu.
"Guru yang sudah mengabdi lama, memenuhi kompetensi dan kualifikasi harus diutamakan," kata Presiden Jokowi. republika.com
0 Comments