Meski PGRI bersikeras ingin merayakan HUT Guru pada 13 Desember mendatang ternyata tidak semua guru setuju akan hal tersebut. Hal ini disamapikan oleh Federasi Guru Independen Indonesia (FGII).
Tak semua guru yang tergabung dalam organisasi profesi guru setuju dengan puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Ahad (13/2). Hal tersebut karena mereka memiliki definisi berbeda tentang peringatan HGN.
Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menilai bukan hal yang tepat jika perayaan di GBK dianggap sebagai HGN. Sekretaris Jenderal (Sekjen) FGII Iwan Hermawan menilai, HGN merupakan domain peme rintah pusat yang telah diadakan pada 24 November. Untuk itu, perayaan di GBK itu lebih tepat disebut sebagai perayaan hari ulang tahun Persatuan Guru Republika Indonesia (PGRI).
Iwan menegaskan, tidak mempermasalahkan jika PGRI hendak mengadakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT)-nya yang ke-70 pada 13 Desember.
"Intinya, kalau PGRI hendak merayakan ulang tahunnya, itu dipersilakan saja. Ini merupakan hak mereka dalam merayakan hari ulang tahunnya," ujar Iwan”.
Terkait kehadiran pada acara PGRI, Iwan mengatakan, kemungkinan besar dia bersama pengurus FGII lainnya tidak bisa hadir. Hal ini karena sebagian besar anggota dan pengurus FGII merupakan PNS. Sementara, para guru PNS tidak diperkenankan hadir oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi melalui surat imbauannya, beberapa waktu lalu.
"Sesuai dengan aturan, kita tidak bisa datang jika diundang. Ini karena status kami sebagai guru PNS," ungkap guru sosiologi di SMAN 9 Bandung ini.
Ketidakhadiran FGII, kata Iwan, bukan karena ada konflik dengan guru yang berada di bawah naungan PGRI. Dia menyatakan hubungan guru, terutama yang berbeda organisasi di lapangan sangat kondusif. "Yang ada, konflik guru dengan pengurus PGRI- nya," kata Iwan.
Sebelumnya, Menteri Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengimbau seluruh guru untuk tidak mengikuti rangkaian PGN 2015.
Terkait kehadiran pada acara PGRI, Iwan mengatakan, kemungkinan besar dia bersama pengurus FGII lainnya tidak bisa hadir. Hal ini karena sebagian besar anggota dan pengurus FGII merupakan PNS. Sementara, para guru PNS tidak diperkenankan hadir oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi melalui surat imbauannya, beberapa waktu lalu.
"Sesuai dengan aturan, kita tidak bisa datang jika diundang. Ini karena status kami sebagai guru PNS," ungkap guru sosiologi di SMAN 9 Bandung ini.
Ketidakhadiran FGII, kata Iwan, bukan karena ada konflik dengan guru yang berada di bawah naungan PGRI. Dia menyatakan hubungan guru, terutama yang berbeda organisasi di lapangan sangat kondusif. "Yang ada, konflik guru dengan pengurus PGRI- nya," kata Iwan.
Sebelumnya, Menteri Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengimbau seluruh guru untuk tidak mengikuti rangkaian PGN 2015.
Imbauan itu disampaikan Yuddy melalui surat edaran perayaan Hari Guru 2015 bernomor B/3903/M.PANRB/ 12/2015 yang dirilis pada Selasa (8/12).
Menteri Yuddy meminta para guru di seluruh Indonesia fokus memberikan pelayanan pendidikan berkualitas kepada peserta didik alih-alih berkumpul di Jakarta. Ia berkata, hal itu menjadi bentuk pertanggung-jawaban profesional seorang guru kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Ketua Umum PGRI Sulistyo menegaskan, perhelatan tersebut tetap akan digelar. Rencananya, sebanyak 109 ribu guru dari seluruh Indonesia akan menghadiri acara itu.
"Meski ada larangan bagi guru untuk hadir, tidak pengaruh," ujar Sulistyo di Jakarta, Kamis (10/12).
Di Bogor, sejumlah guru kemungkinan tidak akan berpartisipasi pada acara perayaan di GBK nanti. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin.
"Sepertinya tidak, sampai hari ini kami belum mendapatkan pemberitahuan dari PGRI Kota Bogor untuk mengirimkan perwakilan," ungkap FahrudiN, Jumat (11/12).
Ia menyampaikan, PGRI selalu berkoordinasi dengan Disdik dalam seluruh kegiatan. Misalnya, saat akan berpartisipasi dalam kegiatan HGN 2015 bersama Presiden Joko Widodo pada 24 November 2015.
Di Sulawesi Selatan, PGRI setempat juga tidak akan mengikuti aksi itu. Guru-guru yang terga bung dalam PGRI Sulsel pun disebut tidak akan melakukan peringatan Hari Guru.
"Kita kansudah melaksanakan Hari Guru Nasional dan HUT ke-70 PGRI pada 25 November di Kabupaten Bantaeng. Ini dihadiri 30 ribu guru se-Sulsel," ujar Ketua PGRI Sulsel Wasir Talib”.
Wasir menjelaskan, pihaknya memang telah mendapatkan infor masi mengenai aksi Hari Guru itu. Meski demikian, Wasir memastikan PGRI di Sulsel tidak akan ikut aksi ke Jakarta ataupun aksi di kabupaten/kota masing-masing. c34/c13 .
0 Comments