Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ada pelaksanaan kegiatan pasti ada masalah yang menyertainya, begitu pula dengan pelaksanaan UKG yang telah selesai baru-baru ini.
Uji Kompetensi Guru (UKG) sudah berakhir sejak 27 November lalu. Berkaitan pelaksanaan ini, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (Sekjen FSGI), Retno Listyarti mengaku menemukan beberapa masalah di 29 kota/kabupaten di 10 provinsi selama pelaksanaan UKG berlangsung.
Uji Kompetensi Guru (UKG) sudah berakhir sejak 27 November lalu. Berkaitan pelaksanaan ini, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (Sekjen FSGI), Retno Listyarti mengaku menemukan beberapa masalah di 29 kota/kabupaten di 10 provinsi selama pelaksanaan UKG berlangsung.
“Meskipun Pemerintah telah memberikan Pedoman UKG 2015 secara detail dan rinci tentang bagaimana UKG dilaksanakan di lapangan, ternyata apa yang ada di dalam Pedoman tidak terlaksana sepenuhnya dengan baik. Pantauan FSGI dari 29 kota/kabupaten di 10 provinsi sejak dilaksanakannya UKG sampai berakhirnya menemukan beberapa persoalan di lapangan yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah,” ujar Retno.
Pertama, Retno menerangkan, pihaknya memperoleh laporan biaya pungutan dari pelaksanaan uji coba UKG hingga pelaksanaan UKG. Di Sulawesi Utara, seluruh guru diminta biaya Rp 50 ribu untuk bisa mengikuti UKG. Padahal pelaksanaan UKG tidak diperkenankan untuk memungut biaya apapun.
Retno juga menjelaskan, lokasi UKG online di beberapa daerah ternyata mempersulit para guru. Letak UKG Online sangat jauh dari kediaman para guru. Sehingga, tambah dia, terdapat beberapa guru yang terpaksa harus mengeluarkan biaya transportasi sebanyak Rp 300 ribu. Bahkan, terdapat guru yang harus menginap karena jauhnya lokasi UKG tersebut.
Selanjutnya, Retno mengatakan, banyak guru yang tidak terverifikasi data-datanya. Maka itu, merejka pun tidak tercatat sebagai peserta UKG. Kondisi ini bisa terjadi karena berbagai alasan, salah satunya, perbedaan data guru akibat pindah tugas.
Retno juga menjelaskan, lokasi UKG online di beberapa daerah ternyata mempersulit para guru. Letak UKG Online sangat jauh dari kediaman para guru. Sehingga, tambah dia, terdapat beberapa guru yang terpaksa harus mengeluarkan biaya transportasi sebanyak Rp 300 ribu. Bahkan, terdapat guru yang harus menginap karena jauhnya lokasi UKG tersebut.
Selanjutnya, Retno mengatakan, banyak guru yang tidak terverifikasi data-datanya. Maka itu, merejka pun tidak tercatat sebagai peserta UKG. Kondisi ini bisa terjadi karena berbagai alasan, salah satunya, perbedaan data guru akibat pindah tugas.
Sekjen FSGI ini juga mengutarakan terdapat penundaan pelaksanaan UKG di Bima. Perubahan jadwal ini membuat guru meninggalkan jam pelajaran lebih banyak dari yang telah ditentukan.
Di samping itu, dia juga menerima laporan adanya guru yang terpaksa membawa laptop masing-masing karena keterbatasan sarana di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). “Keenam, masalah teknis yang tiba-tiba listrik mati, offline, dan tidak bisa login kembali,” kata Retno.
Kondisi ini terjadi di Jakarta Utara dan Cikarang, Jawa Barat. Para guru juga terpaksa mengabaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Sehingga, tambah dia, banyak kelas yang ditinggalkan para gurunya.
Selain itu, menurut Retno, terjadi pula linearitas tingkat sekolah dan bidang mata pelajaran. Misal, dia melanjutkan, guru musik di kelas atas SD terpaksa mengerjakan materi kelas bawah. Kemudian terdapat juga guru budidaya perikanan mengerjakan uji kompetensi seni budaya.
Selanjutnya, Retno menjelaskan ihwal ditemukannya jasa Joki di Pandeglang, Banten. Guru yang sudah sepuh ini terpaksa membayar jasa joki karena tidak tahu mengaplikasikan komputer.
Baca Juga : Rekomendasi Perbaikan Pelaksanaan UK
Sumber : republika
0 Comments