Tuntutan Terhadap Profesi Guru

Tidak dapat di pungkiri lagi bahwa tuntutan seorang guru memanglah sangatt besar. Tuntutan tersebut bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, namun lebih dari itu guru harus mampu menerapkan nilai-nilai etika.


Sebagai tenaga pendidik, profesi ini melahir kan konsekuensi tuntutan akan hasil baik dari proses belajar yang diikuti murid.

Hasil belajar tentu bukan sekadar nilai materi mata pelajaran saja, tetapi ada juga pendidikan karakter, etika, dan moral baik yang seharusnya mengikuti. Dalam proses mengajar tidak hanya transfer ilmu, membebani murid dengan banyak buku dan tugas.

Lebih dari itu adalah membekali dan menyiapkan agar anak mampu menghadapi kehidupannya di tengah gempuran teknologi serta pengaruh baik dan buruk yang dibawanya.

Melihat cukup beratnya tanggung jawab, selayaknya pemerintah serius menyediakan dan menyiapkan tenaga guru. Guru harus diberikan pelatihan dan pembekalan serius untuk meningkatkan kompetensinya.



APBN 2016 Mencekik Rakyat

APBN 2016 telah disetujui DPR. Besarannya mencapai Rp 2.095,72 triliun. Anggaran pendapatan direncanakan Rp 1.822,54 triliun dengan rencana defisit Rp 273,178 triliun atau 13,1 persen.

Namun dari anggaran tersebut, kabar yang beredar bahwa anggaran sebesar itu belum dialokasikan untuk kebutuhan dan kesejahteraan para guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Lagi-lagi keberpihakan belum kepada sebagian guru-guru yang sudah berharap akan segera diangkat kesejahteraannya dengan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)

APBN 2016 ini bertumpu pada pendapatan pajak dan cukai, pajak makin dijadikan sandaran penerimaan negara. Sebaliknya, penerimaan dari sumber daya alam dan BUMN justru tidak dioptimalkan. Ini aneh! Beban rakyat menjadi semakin berat.

Saat utang makin menumpuk, APBN yang notabene uang rakyat makin tersedot untuk membayar utang plus bunganya. Di sisi lain, kado awal tahun 2016, pemerintah akan mencabut subsidi listrik bagi pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA.

Subsidi bagi rakyat terus dikurangi, bahkan bakal dihilangkan. Semua itu untuk kepentingan pemilik modal, termasuk asing.

Post a Comment

0 Comments